Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

BURUH RENCANAKAN AKSI BESAR-BESARAN

JAKARTA --- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melakukan aksi besar-
besaran untuk menolak omnibus law RUU cipta kerja. Aksi ini disiapkan apabila DPR sampai
mengubah atau mengurangi pasal-pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan RUU ciptaker.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, jika dalam beberapa hari mendatang KSPI, KSPSIAGN,
dan 32 federasi lain melihat pembahasan pasal demi pasal tidak mengakomodasi kepentingan
kaum buruh dan dilakukan dengan sistem kejar tayang untuk memenuhi tenggat 8 Oktober
2020, bisa dipastikan buruh dan seluruh serikat buruh akan menggelar aksi besar-besaran.
Menurut Iqbal, aksi ini akan melibatkan ratusan ribu massa.

"Bahkan, tidak menutup kemungkinan jutaan buruh, yang dilakukan sesuai dengan mekanisme
konstitusi. Aksi ini akan dilakukan secara bergelombang setiap hari di DPR RI dan DPRD di
seluruh Indonesia," kata Iqbal saat dikonfirmasi Ahad (27/9). "Tidak hanya itu, KSPI bersama 32
konfederasi dan federasi yang lain sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional
sesuai mekanisme konstitusi."

Iqbal mengeklaim, aksi besar-be-saran tersebut sudah terkonfirmasi. Berbagai elemen
masyarakat akan bergabung dengan aksi buruh. Elemen-elemen yang juga siap untuk
melakukan aksi bersama adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat,
penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lainnya.

Iqbal menyoroti DPR yang sejak Jumat (25/9) kemarin hingga Sabtu (26/9) melakukan
pembahasan omnibus law RUU cipta kerja untuk klaster ketenagakerjaan pasal demi pasal. KSPI
mendesak DPR untuk segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak
mempunyai target waktu atau kejar tayang dalam melakukan pembahasan omnibus law RUU
cipta kerja. "KSPI dan buruh Indonesia menolak keras sistem kejar tayang yang dipaksakan oleh
pemerintah dan DPR RI, di mana omnibus law akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020."

Ia menegaskan, pihaknya bersama 32 federasi buruh yang lain meminta agar klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU cipta kerja. Selain itu, serikat pekerja meminta tidak ada
pasal-pasal di dalam UU 13/2003 yang diubah atau dikurangi. "Bila ada permasalahan
perburuhan yang belum diatur dalam UU No 13/2003 maka mari ldta dialog untuk dimasukkan
dalam omnibus law, tapi tidak boleh sedikit pun mengubah, apalagi mengurangi isi UU No 13
Tahun 2003," kata dia.
Oleh karena itu, buruh Indonesia mendesak Panja Baleg DPR untuk menghentikan pembahasan
RUU cipta kerja. Iqbal mengatakan, setelah mengikuti pembahasan dalam dua hari ini, mereka
meyakini adanya kemungkinan pengurangan hak-hak buruh yang diaUir dalam pasal-pasal UU
13/2003.

Adapun yang ditolak buruh dari omnibus law RUU cipta kerja antara lain hilangnya UMK dan
UMSK, adanya upah padat karya, serta kenaikan upah minimum hanya pertumbuhan ekonomi
tanpa menambah inflasi. Kemudian, PHK dipermudah, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang,
karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, nilai pesangon dikurangi,
bahkan komponennya ada yang dihilangkan.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law RUU Gpta Kerja Achmad Baidowi mengaku tak
mempersoalkan rencana demonstrasi tersebut. Pasalnya, demonstrasi itu merupakan hak
konstitusional warga. "Ya demo itu hak konstitusional warga yang dilindungi undang-undang,"
kata Baidowi, kemarin.

ed: ilham tirta

23