Page 20 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Dalam perspekti konvensional, permintaan agregat tidak mempengaruhifull employment.
Kebijakan fiskal dan moneter dapat menurunkan pengangguran namun hanya temporer, tidak
permanen. Implikasinya, lebijakan ketenagakerjaan j harus berfokus pada deregulasi untuk
pasar tenaga kerja yang fleksibel.

RUU Cipta Kerja mendorong pasar kerja yang fleksibel antara lain melalui diperbolehkannya
pekerja kontrak dan outsourcing untuk seluruh jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu kontrak.
Implikasinya, buruh berpotensi menjadi pekerja tidak tetap selamanya, tanpa hak-hak yang
melekat pada pekerja tetap seperti | uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian
hak.

Tanpa RUU Cipta Kerja, jumlah pekerja kontrak (PKYVT) adalah berlimpah, j 174 juta orang
dengan upah rata-rata Rp 2,5 juta, lebih besar dari jumlah pekerja tetap yang hanya 11,9 juta
orang dengan upah rata-rata Rp 4,0 juta.

Selain upah yang lebih rendah dan anpa hak-hak pekerja lainnya, pekerja kontrak juga rentan
kehilangan pekerjaan. Pada 2019, terdapat 2,2 juta orang yang menganggur karena habis masa
kontrak kerja-nya.

Berbeda dengan keyakinan mainstream, faktanya, upah dan kesejahteraan yang layak untuk
pekerja akan berdampak signfikan pada permintaan agregat dan penurunan pengangguran,
Pertumbuhan permintaan agregat akan lebih besar mendorong produktivitas tenaga kerja
dibandingkan tekanan harga barang melalui kenaikan upah, sehingga membuat pengangguran
akan menurun. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional
untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan dari pekerjaan yang tidak layak bagi
kemanusiaan.

Febbi Meidawati

Peneliti IDEAS
LEMAH DAYA BELI TERGERUS INFLASI

IDE

Upah Riil Harian Buruh Tani *

TERPURUK BURUH IDE-\S DI KUASA KAPITAL

Upah Rata-Rata Pekerja dan Garis Kemiskinan, 2019

Kota Depok *

* *0,0 -10

Kab. Bogor

Kab. Tangerang

-2.0 .Z

*2.5
*3.0 ' . .

-3.5

Se is h UMP dan Garis Kemiskinan Sesusijunla- Ar^gDta K~ Ucfa<Rp Jutal

19