Page 29 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

pemerintah kepada perseorangan. Bantuan ini disalurkan melalui menteri yang bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Ketenagakerjaan dan menteri tersebut
dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi pekerja bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan
dampak Covid-19. Bantuan ini diberikan langsung kepada pekerja yang berhak, tanpa melalui
pengusaha, sehingga bantuan tersebut dapat diterima oleh pekerja secara terang dan tunai.

Pekerja yang berhak menerima bantuan pemerintah adalah pekerja yang memenuhi beberapa
persyaratan yaitu: a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan; b. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; c. Pekerja penerima upah;
d. Kepesertaan sampai Juni 2020; e. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta,
sesuai upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan f. Memiliki rekening bank yang aktif. Seluruh persyaratan
harus dipenuhi oleh pekerja agar berhak menerima bantuan pemerintah.

Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan selama
empat bulan, dengan besaran Rp 600 ribu setiap bulan. Bantuan diberikan langsung kepada
pekerja dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan
pemerintah.

Jika penerima bantuan tidak memberikan data yang sebenarnya dan telah menerima bantuan,
penerima bantuan pemerintah wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya ke
rekening kas negara. Selain kewajiban tersebut, dia juga akan dikenai sanksi dari peraturan per
undang-undangan lainnya yang terkait dengan pelanggarannya.

Prosedur Perolehan

Data calon penerima bantuan pemerintah bersumber dari data peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima
bantuan pemerintah sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian,
dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima bantuan pemerintah. Daftar calon penerima
bantuan pemerintah disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri.
Kuasa dari Menteri yang berwenang dalam pengelolaan anggaran ini menetapkan penerima
bantuan pemerintah berdasarkan daftar calon penerima.

Berdasarkan penetapan tersebut, kuasa tersebut menyampaikan surat perintah membayar
langsung (SPM LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kemudian KPPN
menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan melalui bank penyalur. Bank penyalur terlebih
dahulu telah membuat perjanjian kerjasama dengan kuasa untuk menyalurkan dana.

Ketentuan dalam Permenaker ini tidak memberatkan pengusaha sedikitpun baik, secara ekonomi
maupun administrasi. Adanya ketentuan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah ini
memberikan keuntungan bagi pekerja. Ketentuan ini mulai berlaku pada 14 Agustus 2020 dan
akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk ketentuan perkembangan selanjutnya.

4 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

28