Page 148 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 148
Judul KSPI dan Buruh Menolak Keras Sistem Kejar Tayang RUU Cipta Kerja
yang Dipaksakan Pemerintah dan DPR
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/27/kspi-dan-buruh-
menolak-keras-sistem-kejar-tayang-ruu-cipta-kerja-yang-dipaksakan-
pemerintah-dan-dpr
Jurnalis Seno Tri Sulistiyono
Tanggal 2020-09-27 09:59:30
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam
UU No 13/2003 dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0, mari
kita dialog untuk dimasukkan dalam omnibus law. Tapi tidak boleh sedikit pun mengubah apalagi
mengurangi isi UU Nomor 13 Tahun 2003
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI dan buruh Indonesia menolak keras sistem kejar
tayang yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR, di mana omnibus law akan disahkan pada
tanggal 8 Oktober 2020
Ringkasan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono , JAKARTA - Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) bersama serikat pekerja lainnya kembali meminta klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
KSPI DAN BURUH MENOLAK KERAS SISTEM KEJAR TAYANG RUU CIPTA KERJA
YANG DIPAKSAKAN PEMERINTAH DAN DPR
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono , JAKARTA - Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) bersama serikat pekerja lainnya kembali meminta klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Hal tersebut disampaikan seiring Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mulai membahas
klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja pada Sabtu (26/9/2020).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, selain mengeluarkan klaster ketenagakerjaan, serikat
pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
yang diubah atau dikurangi.
147
