Page 151 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Para buruh mengatakan kalau mereka tidak bisa mengatur DPR, tapi berharap aspirasinya
didengarkan.
Dari pertemuan antara anggota DPR dengan perwakilan dari 16 Serikat Buruh, maka muncullah
beberapa poin yang disepakati, yaitu : Pertama : Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law
RUU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK. Diantaranya mengenai perjanjian waktu kerja
tertentu, pesangon, upah, PHK dan jaminan social. Peraturan tentang durasi kontrak kerja ada
yang akan direvisi dulu.

Kedua : UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tak diubah sama sekali. Juga ditambah
dengan peraturan tentang pekerja part time, UMKM dan Start Up. Para buruh juga ingin
hubungan ketenagakerjaan yang bisa beradaptasi dengan industri. Permintaan mereja juga ingin
dimasukkan dalam daftar investasi masalah yang akan dibahas dalam rapat panitia kerja Baleg
DPR.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak mungkin akan merugikan pekerja. Jika ada yang
mengatakan bahwa RUU tersebut mengambil hak para buruh, justru salah besar. Walaupun
aturan hari dan jam kerja akan diubah menjadi senin sampai sabtu dan maksimal 40 jam sehari.
Tapi tidak akan membuat rugi para pegawai atau buruh. Karena mereka masih mendapat jatah
hari libur.

Marilah kita dukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja supaya segera diselesaikan dan diresmikan.
Karena bisa mengubah keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik. Investasi akan
masuk dan jumlah pengangguran berkurang. Para pegawai dan buruh jgua akan di gaji dengan
layak, minimal UMP. Termasuk mendapat hak cuti serta bonus tahunan.

Semangat! Politik2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.287.

150