Page 150 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 150
Judul Buruh Bisa Menerima RUU Cipta Kerja Omnibus Law Dengan Syarat
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/mbak-avy/buruh-bisa-menerima-ruu-cipta-kerja-
omnibus-law-dengan-syarat-1uHOAny29wB
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-27 09:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sejak RUU Omnibus Law dicanangkan, klaster Ketenagakerjaan memang menjadi salah satu
bahasan yang menjadi perhatian utama. Karena klaster inilah yang banyak menimbulkan pro
dan kontra dari sebagian masyarakat terutama buruh.
BURUH BISA MENERIMA RUU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW DENGAN SYARAT
Create Story Buruh Bisa Menerima RUU Cipta Kerja Omnibus Law Dengan Syarat Mbak Avy
Konten kiriman user Sejak RUU Omnibus Law dicanangkan, klaster Ketenagakerjaan memang
menjadi salah satu bahasan yang menjadi perhatian utama. Karena klaster inilah yang banyak
menimbulkan pro dan kontra dari sebagian masyarakat terutama buruh.
Tapi sekarang Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah tidak lagi menjadi polemik. Karena Serikat
Buruh akhirnya menyetujui walau dengan mengajukan beberapa syarat. Mereka sadar bahwa
RUU ini bermanfaat dan akan mengubah iklim ketenagakerjaan menjadi lebih baik. Tinggal
selangkah lagi peresmiannya menjadi undang-undang dan masa depan pekerja menjadi cerah.
Peresmian Omnibus Law RUU Cipta Kerja selama ini memang masih terganjal oleh pekerja yang
menolak dan dilanjutkan dengan demo berkali-kali. Padahal Menteri Mahfud MD pernah
mengatakan bahwa beliau menerima dengan tangan terbuka jika ada butuh yang ingin berdiskusi
tentang RUU tersebut. Tapi para pekerja yang tergabung dalam serikat buruh itu beranggapan
kalau RUU Cipta Kerja akan menyebabkan gaji mereka berkurang.
Setelah pertemuan antara 16 Serikat Buruh dengan Panja Badan Legislasi DPR, maka ditemukan
titik temu antara pekerja dan pemerintah. Said Iqbal selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia menyatakan bahwa serikat buruh akan mendukung RUU Cipta Kerja karena
memudahkan investasi. Namun klaster ketenagakerjaan dihapus dari sana, seperti yang di kutip
oleh suaradewata.com.
Kalaupun klaster Ketenagakerjaan tidak bisa dikeluarkan dari RUU, maka jangan mengubah isi
dari UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada UU tersebut disebutkan bahwa
pekerja mendapat penghasilan yang layak dan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan.
149
