Page 149 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 149
"Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU No 13/2003 dalam rangka
meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0, mari kita dialog untuk dimasukkan
dalam omnibus law. Tapi tidak boleh sedikit pun mengubah apalagi mengurangi isi UU Nomor
13 Tahun 2003," kata Said, Jakarta, Minggu (27/9/2020).
Oleh sebab itu, kata Said, buruh Indonesia mendesak Panja Baleg DPR untuk menghentikan
pembahasan RUU Cipta Kerj, karena saat pembahasannya besar kemungkinannya akan terjadi
pengurangan hak-hak buruh yang diatur dalam pasal-pasal pada undang-undang tersebut.
Said menyebut, pemerintah dan DPR seakan kejar tayang dalam pembahasan RUU Cipta Kerja,
tanpa mendengarkan pihak lain yang akan terdampak dari aturan tersebut jika telah disahkan.
"KSPI dan buruh Indonesia menolak keras sistem kejar tayang yang dipaksakan oleh pemerintah
dan DPR, di mana omnibus law akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020," paparnya.
148
