Page 71 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 71
Judul Ketua Baleg sebut premi JKP RUU CK tak boleh beratkan pekerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1750945/ketua-baleg-sebut-
premi-jkp-ruu-ck-tak-boleh-beratkan-pekerja
Jurnalis Abdu Faisal
Tanggal 2020-09-27 23:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Kami berharap dengan kebijakan
afirmasi, buruh bisa meningkatkan produktivitasnya, pengusaha juga bisa mendapatkan sesuatu
(keuntungan) lebih besar (dari berinvestasi di Indonesia). Muaranya terakhir, penerimaan negara
akan naik
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Keputusan yang kami ambil ini
keputusan yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak dan bagi bangsa dan negara
Ringkasan
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa keputusan politik yang
utama dari hasil lobi yang terjadi terkait soal premi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah tidak boleh memberatkan pekerja.
KETUA BALEG SEBUT PREMI JKP RUU CK TAK BOLEH BERATKAN PEKERJA
Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa keputusan
politik yang utama dari hasil lobi yang terjadi terkait soal premi Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah tidak boleh memberatkan pekerja.
"Itu titik poinnya," kata Supratman dalam rapat Panitia Kerja RUU Cipta Kerja di Senayan,
Jakarta, Minggu (27/9) malam.
JKP adalah kebijakan pemberian jaminan tambahan berupa asuransi yang akan memberikan tiga
fasilitas kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang menjadi peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek).
Tiga fasilitas itu berupa transfer dana kas atau dana tunai per bulan, pemberian pendidikan dan
pelatihan (diklat) untuk meningkatkan kapasitas dan skill serta pemberian akses informasi atau
penyaluran tenaga kerja terkena PHK kepada perusahaan pemberi kerja.
70
