Page 68 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Judul RUU Cipta Kerja hapus upah minimum sektoral dari kebijakan
pengupahan
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1750997/ruu-cipta-kerja-hapus-
upah-minimum-sektoral-dari-kebijakan-pengupahan
Jurnalis Abdu Faisal
Tanggal 2020-09-28 01:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Terkait upah sektoral ini kan
yang paling penting, apa yang diterima hari ini oleh pekerja tidak boleh berkurang kalau
kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Ini memberikan kepastian
hukum, baik kepada pekerja maupun pengusaha, kepastian akan kenaikan upah itu yang paling
penting dalam norma ini

neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian) Pemerintah
menyampaikan dua bentuk upah minimum sebagai safety net , yang pertama adalah upah
minimum provinsi, kedua adalah upah minimum kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan
yang kami ajukan

neutral - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR) Biar jaminan itu jelas bagi kita semua

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Tolong nanti Tenaga Ahli (Baleg
DPR), dicatat ya. Nanti untuk kami buat di Tim Perumus (Timus) RUU Cipta Kerja. Prinsipnya,
Pemerintah setuju untuk menjamin tidak ada degradasi terhadap penghasilan yang existing
sekarang. Setuju ya

Ringkasan

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disepakati oleh DPR dan Pemerintah akan
menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral dari seluruh kebijakan pengupahan
yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Namun, apabila skema pengupahan sektoral itu sudah terlanjur diberikan perusahaan, maka
skema yang diberikan itu tidak boleh dicabut, agar pekerja tidak mengalami degradasi
pendapatan yang biasa diterima.

67