Page 178 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 178
Berikut nukilannya:
KONTAN: Apa yang melatar belakangi pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji bagi
pekerja?
IDA: Tentu ini sebagai upaya nyata dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang
terdampak pandemi, khususnya di masa pengetatan PPKM ini. Kita tahu kan subsidi-subsidi
lainnya juga dipertahankan, sebut saja insentif perpajakan dan juga tarif listrik.
Nah, sekarang pemerintah akan kembali menggelontorkan bantuan berupa subsidi gaji atau
bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1 juta kepada pekerja yang upahnya di bawah Rp 3,5
juta. Nantinya, BLT subsidi gaji diberikan sebesar Rp 500.000 selama dua bulan dalam sekali
pencairan.
Artinya, pekerja akan menerima bantuan ini sebesar Rp 1 juta. Kementerian kami dan
Kementerian Keuangan sudah berkoordinasi untuk mengatur pencairan secara teknis. Semoga
minggu pertama bulan Agustus ini sudah ada progres lebih lanjut soal ini.
Kami juga baru saja menerbitkan peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) untuk
pelaksanaan BSU. Yakni, perubahan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 yang diundangkan pada
28 Juli 2021 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi
Bekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Selain tu, kami juga terus mematangkan koordinasi dengan semua pihak terkait. Pemberian BSU
ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja.
Untuk itu, berbagai dampak yang muncul akibat pandemi Covid-19 harus dihadapi bersama-
sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Hal ini tentunya merupakan masalah kita
bersama sebagai bangsa yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah.
KONTAN: Bagaimana mekanisme penyaluran subsidi gaji sebesar Rp 1 juta ini?
IDA: Jadi, data penerima bantuan subsidi ini diambil dari data Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan tanggal
30 Juni 2021. Proses penyaluran bantuan pemerintah ini akan dilakukan oleh bank penyalur
dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui
bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Jadi, data calon penerima BSU ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
nantinya harus diverifikasi dan divalidasi oleh lembaga tersebut sesuai dengan kriteria dan
persyaratan yang ditentukan.
Selanjutnya, data tersebut akan disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja. Untuk memastikan
subsidi upah ini benar-benar tepat sasaran, Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan check
list data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
Mengapa pakai data BPJS Ketenagakerjaan? Ya, BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber
data, saya kira data BPJS Ketenagakerjaan paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan
valid untuk digunakan pemerintah sebagai dasar pemberian subsidi upah secara cepat dan tentu
saja tepat sasaran. Jadi kami sangat mengandalkan data mereka.
KONTAN: Apa saja kriteria pekerja yang bisa menerima subsidi gaji ini?
177
