Page 177 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 177
Judul Menteri Tenaga Kerja: Kami Harap Tak Ada PHK Karyawan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/menteri-tenaga-kerja-kami-harap-
tak-ada-phk-karyawan
Jurnalis Ragil Nugroho
Tanggal 2021-08-01 08:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang sekarang
berganti istilah menjadi PPKM level 4 di wilayah Jawa dan Bali, pemerintah lewat Kementerian
Tenaga Kerja (Kemnaker) menyiapkan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp
1 juta kepada pekerja yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Menurut Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, jika pekerja berada di wilayah PPKM yang UMK-nya di
atas Rp 3,5 juta per bulan, maka pemberian subsidi menggunakan UMK sebagai batas kriteria
upah. Harapannya, kebijakan ini mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM
di masa pandemi ini.
MENTERI TENAGA KERJA: KAMI HARAP TAK ADA PHK KARYAWAN
Seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang sekarang
berganti istilah menjadi PPKM level 4 di wilayah Jawa dan Bali, pemerintah lewat Kementerian
Tenaga Kerja (Kemnaker) menyiapkan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp
1 juta kepada pekerja yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, jika pekerja berada di wilayah PPKM
yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta per bulan, maka pemberian subsidi menggunakan UMK sebagai
batas kriteria upah. Harapannya, kebijakan ini mampu meringankan beban masyarakat yang
terdampak PPKM di masa pandemi ini.
BLT subsidi gaji ini menjadi pelengkap program kartu pra-kerja yang sudah bergulir sejak tahun
lalu. Bedanya, kartu pra-kerja menyasar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),
sementara subsidi gaji fokus diberikan bagi karyawan yang terdampak pengetatan aturan PPKM
level 4 atau sebelumnya berlabel PPKM darurat.
Lalu, bagaimana mekanisme penyaluran bantuan ini dan bagaimana pula perkembangan
program kartu pra-kerja? Untuk mengetahui lebih jauh, Menaker memaparkannya kepada
wartawan Tabloid KONTAN, Ragil Nugroho, Kamis (29/7).
176
