Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

IDA: Pertama yakni warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan (NIK). Kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.

Ketiga, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah
dibawah Rp 3,5 juta per bulan sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Keempat, mereka yang bekerja pada industri barang konsumsi, perdagangan, dan jasa, kecuali
jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estate.

Kelima, tempat bekerja karyawan masuk dalam kawasan atau wilayah yang ditetapkan sebagai
daerah zona PPKM level 4. Terakhir, penerima harus memiliki rekening bank yang aktif.

KONTAN: Berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan ini?

IDA: Sesuai yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akan ada tambahan
anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk perlindungan sosial bagi 8,8 juta pekerja yang terdampak
PPKM.

Rincian anggaran Rp 10 triliun itu akan dialokasikan untuk bantuan subsidi upah (BSU) senilai
Rp 8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp 1,2 triliun.

Dengan demikian, dana tambahan untuk perlindungan pekerja yang semula diperuntukkan
khusus bagi program Prakerja, kini juga dipakai dalam program BSU. Namun, jelas keduanya
memiliki fungsi yang berbeda.
BSU digunakan untuk pekerja yang dirumahkan dan atau dipotong jam kerjanya, sedangkan
Kartu Prakerja diperuntukkan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Melalui pemberian insentif upah tersebut, kami mengharapkan pelaku usaha tidak perlu sampai
melakukan PHK terhadap karyawan.
KONTAN: Bagaimana dengan perkembangan Kartu Prakerja?

IDA: Yang jelas, pemerintah juga akan memprioritaskan Kartu Prakerja bagi para korban PHK.
Kementerian Tenaga Kerja juga melangsungkan program reguler perluasan kesempatan kerja
yang juga membantu masyarakat di masa pandemi.

Program ini berupa program padat karya untuk 45.000 orang dan tenaga kerja mandiri melalui
wirausaha produktif untuk 100.000 orang. Melalui berbagai dukungan program ini, kami
berharap pengusaha terus melakukan dialog secara bipartit dengan pekerja atau buruhnya untuk
mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Sehingga, kelangsungan berusaha para
pengusaha dapat terjaga dengan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup pekerja/buruh,
khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Saya yakin dan percaya apabila pengusaha dan pekerja saling terbuka dan berdialog mengenai
masalah yang sedang dihadapi, maka akan mendapatkan solusi dan jalan keluar yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak.

Kementerian Tenaga Kerja juga terus memperbaiki dan meng-update program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Seperti diketahui sebelumnya, sejak tahun 2020 lalu pemerintah telah
menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan di
Indonesia.

Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Berbeda dengan BSU yang
sekarang akan digulirkan, program bantuan subsidi upah 2020 diberikan kepada upah atau gaji
karyawan di bawah Rp 5 juta.

178