Page 225 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 225
Judul Perlindungan PMI melalui Integrasi Layanan Responsif Gender
Nama Media rri.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://rri.co.id/cirebon/ciayumajakuning/kab-
cirebon/1133792/perlindungan-pmi-melalui-integrasi-layanan-responsif-
gender
Jurnalis Yulianti
Tanggal 2021-07-31 21:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hj. Masrokhah (Direktur Women Crisis Center Mawar Balqis) Pengurusan untuk pekerja
itu sekarang lebih dipermudah karena satu atap itu kita udah mendapatkan semuanya disitu,
kantor kita juga disebelah LTSA untuk memberikan pengetahuan si calon pekerja entah itu
pekerja migran atau pekerja apa. Memberi tahu sebelum mereka kontrak hak-hak dianya apa
aja lebih kepada edukasi untuk save migration jadi migrasi yang aman
negative - Hj. Masrokhah (Direktur Women Crisis Center Mawar Balqis) Angka tersebut
dimungkinkan bisa lebih karena masih banyak perempuan enggan melaporkan setiap kejadian
yang dialaminya
Ringkasan
Berbagai kasus dan fakta di lapangan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia perlu ada
ketegasaan pentingnya keseriusan atas penerapan mandat Undang-Undang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI), khususnya dalam menjamin pelayanan informasi dan pelindungan
sejak dari tingkat desa guna mencegah terulangnya kasus perdagangan orang dan juga kasus
PMI lainnya. Bukti keseriusan itu telah diwujudkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan,
Pemerintah Kabupaten Cirebon, Program Safe and Fair ILO-UN Women, Serikat Buruh Migran
Indonesia (SBMI) Cirebon dan Women Crisis Center Mawar Balqis melalui Pusat Informasi dan
Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender atau (Migrant Worker Resourse Center
(MRC) Kabupaten Cirebon di Krucuk Kabupaten Cirebon.
PERLINDUNGAN PMI MELALUI INTEGRASI LAYANAN RESPONSIF GENDER
Berbagai kasus dan fakta di lapangan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia perlu ada
ketegasaan pentingnya keseriusan atas penerapan mandat Undang-Undang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI), khususnya dalam menjamin pelayanan informasi dan pelindungan
224

