Page 350 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Hingga April 2021 sudah mencapai 12.557 kasus dengan klaim sebesar Rp163 miliar. Pencairan
manfaat tersebut dominan belum masuk dalam usia pensiun. “Masa pandemi ini sangat banyak
perusahaan yang berhenti beroperasi,” bebernya Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Makassar,
Hendrayanto, Jumat, 30 Juli.

Hanya saja, pihaknya tak bisa merinci mana perusahaan yang harus tutup dan berhenti
beroperasi. Melainkan baru bisa memberikan data per tenaga kerja (TK) untuk sementara. Selain
JHT karena berhenti bekerja ada pula yang mencairkan 10 persen sampai 30 persen dari
simpanan. Namun jika ada yang menginginkan seperti itu, pihaknya tetap memberi edukasi.
Lantaran ada pengenaan pajak progresif. Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Sulsel,
Akharyanto mengatakan, pihaknya memang tak bisa berbuat banyak atas kondisi ini.
Menurutnya pemerintah tetap berpaya memfasilitasi agar kebijakan PHK bisa dikesampingkan.

“Opsinya lebih baik merumahkan dulu. Sehingga nantinya kalau kondisi sudah membaik, mereka
bisa kembali aktif bekerja,” tambahnya. Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sulsel, La Tunreng, mengatakan, dengan kondisi ini kebijakan PHK terpaksa menjadi
opsi terakhir. Apalagi ada pembatasan aktivitas yang membuat kondisi pengusaha kian terpuruk.
Kebijakan PPKM yang berlaku di berbagai daerah menurutnya, membuat semua sektor terimbas.
Akibatnya juga akan lari ke tenaga kerja. “Kami berharap agar setiap kebijakan pemerintah
dikomunikasikan dengan perusahaan. Dampaknya ke kami dan pekerja,” tambahnya. (ful/dir)

349