Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 124
Judul Buruh Sebut RPP Pesangon Lengkapi 'Penderitaan' Korban PHK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210201111925-92-
600779/buruh-sebut-rpp-pesangon-lengkapi-penderitaan-korban-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-01 12:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Misalnya PKWT, UU-nya kan tidak ada batas
waktu. Nah, dalam PP-nya sama, tidak terlalu berbeda atau mencolok karena dalam UU sudah
dikunci
neutral - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Kalau pemerintah bilang UU Ciptaker untuk
investor itu cocok, saya setuju, karena akan menghilangkan beban para pengusaha untuk
membayarkan kewajibannya kepada pekerja yang kaitannya dengan jaminan sosial
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) UU Ciptaker kan sedang kami gugat, Kementerian
Ketenagakerjaan harusnya berjiwa negarawan, tidak mengeluarkan RPP sebelum ada keputusan
MK
Ringkasan
Buruh menilai rancangan aturan pesangon dan PHK yang sekarang sedang dibahas pemerintah
sebagai turunan UU Cipta Kerja semakin melengkapi penderitaan pekerja. Presiden Aspek
Indonesia Mirah Sumirat menyebut pihaknya menolak Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP )
bidang Ketenagakerjaan yang di antaranya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari UU Nomor 11
tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ). Pasalnya, Mirah menilai RPP merugikan para buruh. Salah
satu poin yang dipermasalahkan adalah terkait ancaman pemangkasan pesangon buruh menjadi
setengah.
BURUH SEBUT RPP PESANGON LENGKAPI 'PENDERITAAN' KORBAN PHK
Jakarta - Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyebut pihaknya menolak Rancangan
Peraturan Pemerintah ( RPP ) bidang Ketenagakerjaan yang di antaranya tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ).
123
