Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021

Pasalnya, Mirah menilai RPP merugikan para buruh. Salah satu poin yang dipermasalahkan
adalah terkait ancaman pemangkasan pesangon buruh menjadi setengah.
Ia menyebut sudah menduga RPP tidak akan memberi ruang bagi buruh untuk memperjuangkan
haknya karena aturan telah 'dikunci' dalam UU Cipta Kerja. RPP, lanjutnya, hanya bersifat
mendetailkan aturan dalam UU Ciptaker.

Malah, ia menyebut rincian tersebut bisa jadi mengurangi hak buruh dan malah makin
merugikan.

"Misalnya PKWT, UU-nya kan tidak ada batas waktu. Nah, dalam PP-nya sama, tidak terlalu
berbeda atau mencolok karena dalam UU sudah dikunci," jelasnya kepada CNNIndonesia.com
pada Sabtu (30/1).

Dia mengatakan RPP dan Omnibus Law Ciptaker kluster Ketenagakerjaan hanya 'melengkapi'
penderitaan publik yang mengalami PHK di era covid-19. Pasalnya, ia menilai aturan
mempermudah pengusaha melakukan PHK dan meringankan pembayaran pesangon.

"Kalau pemerintah bilang UU Ciptaker untuk investor itu cocok, saya setuju, karena akan
menghilangkan beban para pengusaha untuk membayarkan kewajibannya kepada pekerja yang
kaitannya dengan jaminan sosial," ujarnya.

Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku tidak
mempertimbangkan isi RPP karena sejak awal sudah menolak UU Cipta Kerja kluster
Ketenagakerjaan.

Ia tak mau membahas RPP karena menurutnya tidak etis bagi pemerintah menerbitkan RPP
sementara UU-nya sendiri tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"UU Ciptaker kan sedang kami gugat, Kementerian Ketenagakerjaan harusnya berjiwa
negarawan, tidak mengeluarkan RPP sebelum ada keputusan MK," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bidang
Ketenagakerjaan, di antaranya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan aturan turunan
dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam beleid dinyatakan, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tutup
dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali dari patokan yang diatur dalam Pasal 39
(2) RPP tersebut.

Namun, pekerja tetap mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Aturan serupa juga berlaku untuk korban PHK karena terjadi pengambilalihan perusahaan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja, dan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian.

Kemudian, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 tahun,
perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa ( force majeur ), dan perusahaan dalam
keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian.

Berikutnya, perusahaan pailit, dan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya
telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.
124