Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021

Sementara itu, uang pesangon dipangkas 0,25 persen untuk alasan PHK keadaan memaksa
(force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Dalam hal ini, pekerja/buruh
mendapatkan uang pesangon sebesar 0,75 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2, uang penghargaan
dan uang penggantian hak.

Uang pesangon diberikan 1 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2 berlaku untuk korban PHK yang
disebabkan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh.

Selanjutnya karena pengambilalihan perusahaan, perusahaan melakukan efisiensi untuk
mencegah terjadinya kerugian, perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan
mengalami kerugian, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
bukan karena perusahaan mengalami kerugian, dan permohonan pemutusan hubungan kerja
yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 35.

Untuk korban PHK karena alasan di atas juga mendapatkan uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 kali ketentuan pasal 39 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 39
ayat 4.

CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno
untuk meminta penjelasan mengenai RPP tersebut. Namun, yang bersangkutan belum
menjawab.

Adapun ketentuan uang pesangon dalam Pasal 39 Ayat 2 dalam RPP tersebut sebagai berikut: -
masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah - masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari
2 tahun, 2 bulan upah - masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah
- masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah - masa kerja 4 tahun
atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah - masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 6 tahun, 6 bulan upah - masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan
upah - masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah - masa kerja 8
tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 8 bulan upah - masa kerja 8 tahun atau lebih, 9
bulan upah.

125