Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021

Pada tahapan akhir pembahasan kata Airlangga, disepakati ada 2 skema pemecahan RPP: (i)
RPP Sektor Perhubungan dipecah menjadi 4 RPP; dan (ii) RPP Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dipecah menjadi 6 RPP (semula 2 RPP menjadi 10 RPP).

Sehingga pada akhirnya kata Airlangga, jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi
sebanyak 54 peraturan, 2 diantaranya sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP
74/2020). Sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan,
terdiri dari 47 RPP dan 5 RPerpres.

"Dengan mempertimbangkan, cakupan yang luas serta dinamika perubahan yang terjadi,
Pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan nasional. PP dan Perpres
harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan yang
cepat, baik di tingkat nasional maupun global," ungkap Airlangga.

Airlangga menerangkan, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari RPP dan
RPerpres semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja. Dia mengklaim hal
tersebut merupakan bentuk Reformasi Regulasi dan upaya Debirokratisasi, agar dapat
mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan
penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

"Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan
perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan
pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
melalui sistem elektronik yang terintegrasi," ungkap Airlangga.

Adapun jumlah masukan yang sudah tercatat hingga 25 Januari 2021 tercatat sebagai berikut:
1. Melalui Portal UU Cipta Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui web-form,
48 melalui e-mail dan akses ke Portal (hits) sebanyak 4,88 juta pengakses; 2. Masukan melalui
Acara Serap Aspirasi yang dilakukan secara tatap muka (luring/offline) di 15 daerah seluruh
Indonesia, dengan mencatat masukan sebanyak 38 berkas masukan; 3. Aspirasi dan masukan
melalui Tim Serap Aspirasi (TSA) yang menampung, membahas dan memberikan rekomendasi
sebanyak 227 berkas masukan; dan 4. Melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian maupun
ke Kementerian dan Lembaga terkait, sebanyak 72 berkas masukan.

Reporter: Intan Umbari Prihatin Sumber: Merdeka.com.

128