Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021
P. 130
Lalu, terkait besaran tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran 2021, hal itu telah ditetapkan
sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan hal tersebut sudah dikomunikasikan
kepada Serikat Pekerja.
Karena kondisi Damri sudah dikomunikasikan kepada Serikat Pekerja, maka Sidik membantah
jika ada unsur ketidaksukaan dalam perpindahan ketua serikat pekerja tersebut.
"Tidak benar jika dinyatakan para pekerja kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan
manajemen, terlebih jika itu dinyatakan karena ketua serikat pekerja dimutasikan ke Papua,"
katanya.
Buruh Tuding Damri Telantarkan Buruh, Tak Bayar THR hingga Upah di Bawah Aturan
Sebelumnya, Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI menuding BUMN
transportasi Damri menelantarkan karyawan dengan tidak memberi hak yang sepadan dengan
kewajibannya.
Ketua Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi FSPMI Iswan Abdullah mengatakan,
pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan manajemen Damri meliputi pelanggaran kode etik
dalam bekerja hingga pembayaran upah di bawah standar.
" Damri sampai hari ini belum melaksanakan perintah hak para pekerja, untuk mendapatkan
hak tunjangan hari raya, di mana pihak Damri membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang
seharusnya 1 bulan upah, ternyata hanya membayarkan jauh dari ketentuan perundangan
terkait upah," ujar Iswan dalam konferensi pers, Rabu (16/6/2021).
Pihaknya juga meminta manajemen untuk membayar upah sesuai ketentuan upah minimum.
Hal ini dinilai bertentangan dengan undang-undang.
"Lalu, barangkali Menteri BUMM dan pemerintah tidak tahu, ada pelanggaran hak para pekerja
di Damri, di mana baik di Jawa dan di daerah (lain), ada perusahaan yang tidak membayarkan
upah 5-8 bulan sampai saat ini," ujarnya.
Kemudian, Iswan berkata, terjadi pelanggaran kode etik pekerjaan yang dilandasi ketidaksukaan.
Iswan mengaku, ketua serikat pekerja mereka telah dimutasi ke kantor wilayah Papua, yang
disinyalir ada hubungannya dengan tuntutan mereka.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSPI Said Iqbal memastikan akan menuntaskan kasus ini
dengan meminta bantuan berbagai pihak.
"Kami akan ke DPR untuk membentuk Panja atau Pansus dan tentu khusus Damri dipanggil
dalam bentuk RDPU oleh komisi IX dan kami sudah berkomunikasi dengan komisi IX DPR," ujar
Said.
129
