Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 235
Judul Industri Hasil Tembakau Terancam, Presiden Diminta Hentikan
Rencana Revisi PP 109
Nama Media bisnis.com
Newstrend Penolakan Revisi PP 109/2012
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210610/9/1403432/industri-hasil-
tembakau-terancam-presiden-diminta-hentikan-rencana-revisi-pp-109
Jurnalis Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal 2021-06-10 09:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Poin ketiga, kami memohon kepada
Presiden RI untuk menghentikan seluruh diskusi ataupun rencana revisi PP 109 Tahun 2012
karena mengancam keberlangsungan IHT dan mata rantainya
negative - Muhammad Nur Azami (Ketua KNPK) Di hulu, petani tidak dapat menjual tembakau
dan cengkeh sehingga mereka terpaksa untuk berhenti menanam tembakau
Ringkasan
Seluruh elemen industri hasil tembakau (IHT) nasional menyatakan menolak revisi Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Industri meminta Presiden Joko Widodo
menghentikan rencana penyusunan kebijakan tersebut karena akan mengancam
keberlangsungan IHT dan mata rantainya.
INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TERANCAM, PRESIDEN DIMINTA HENTIKAN
RENCANA REVISI PP 109
JAKARTA - Seluruh elemen industri hasil tembakau (IHT) nasional menyatakan menolak revisi
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Industri meminta Presiden Joko Widodo menghentikan rencana penyusunan kebijakan tersebut
karena akan mengancam keberlangsungan IHT dan mata rantainya.
Sebanyak 12 elemen mata rantai IHT menandatangani pernyataan sikap penolakan revisi PP
109/2012. Mereka adalah Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Asosiasi Petani
tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI), Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia (HKTI), dan Pemuda Tani Indonesia HKTI.
234
