Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 239
Judul Jaminan Sosial dalam Bingkai Pancasila
Nama Media sindonews.com
Newstrend Program Jaminan Sosial
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/450934/18/jaminan-sosial-dalam-
bingkai-pancasila-1623243974
Jurnalis Koran SINDO
Tanggal 2021-06-10 07:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencanangkan Bulan Pancasila
pada 1 Juni-18 Agustus 2021 dengan mengusung tema Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu untuk
Indonesia Tangguh. Dengan tema ini diharapkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia, dalam setiap nilai-nilai yang dikandungnya mampu diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari.
JAMINAN SOSIAL DALAM BINGKAI PANCASILA
Timboel Siregar Peneliti Pusat Kajian Guntila/Koordinator Advokasi BPJS Watch Pemerintah
melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencanangkan Bulan Pancasila pada 1 Juni-
18 Agustus 2021 dengan mengusung tema Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia
Tangguh. Dengan tema ini diharapkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,
dalam setiap nilai-nilai yang dikandungnya mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu implementasi sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah hadirnya
jaminan sosial. Setengah abad sebelum lahirnya UU No 40/2000 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (UU SJSN), Bung Karno telah meminta lahirnya UU Jaminan Sosial yang dibangun
dengan semangat gotong royong untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Secara bertahap regulasi tentang jaminan sosial pada era Bung Karno dimulai dengan hadirnya
UU No 33/1947 jo UU No 2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP)
No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan
kesehatan buruh, PMP No 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No 5/1964
tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No 14/1969
tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.
Pelaksanaan jaminan sosial di era Presiden Soharto berlangsung secara parsial berdasarkan
segmentasi masyarakat, belum diimplementasikan secara utuh berbasis gotong-royong. Barulah
pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, harapan Bung Karno pad 1950 terealisasi. Ini
ditandai dengan lahirnya UU SJSN yang memosisikan jaminan sosial sebagai hak konstitusional
dengan basis gotong royong seluruh rakyat Indonesia.
238
