Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI (FP RTMM SPSI),
Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Gabungan Produsen Rokok Surabaya
(GAPROSU), Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI), Komite Nasional Pelestarian Kretek
(KNPK), Perokok Bijak, dan Komunitas Kretek.

Ketua Umum AMTI Budidoyo mengatakan bahwa ada tiga poin besar dalam sikap tersebut.

Pertama, revisi PP 109/2012 bukan termasuk dalam regulasi yang diprioritaskan dalam
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Kedua, jalur prakarsa merupakan mekanisme untuk mendorong suatu peraturan karena situasi
darurat. Faktanya sampai hari ini kedaruratan revisi PP 109/2012 masih dipertanyakan. Terlebih,
pemangku kepentingan IHT tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan.

Hal ini mengkhianati amanah peraturan dan perundang-undangan karena pemerintah
seharusnya mengkonsultasikan kebijakan yang berdampak pada mata rantai IHT kepada para
pemangku kepentingannya.

"Poin ketiga, kami memohon kepada Presiden RI untuk menghentikan seluruh diskusi ataupun
rencana revisi PP 109 Tahun 2012 karena mengancam keberlangsungan IHT dan mata
rantainya," katanya melalui keterangan pers, Rabu (9/6/2021).

Budi menjelaskan bahwa penolakan dari elemen IHT didasari beberapa pertimbangan.

Pertama, fakta bahwa sampai hari ini tidak ada satu pun pemangku kepentingan IHT yang
dilibatkan dalam diskusi revisi PP tersebut.

Proses penyusunan kebijakan memang seperti sengaja dilakukan secara diam-diam, tertutup,
serta tanpa mengindahkan amanah peraturan dan perundang-undangan.

Lalu, kebijakan pengendalian tembakau saat ini sudah mengatur berbagai poin untuk membatasi
iklan media luar ruang, iklan televisi, tempat khusus merokok yang terpisah, dan larangan
menjual rokok kepada ibu hamil dan anak di bawah 18 tahun.

Selain itu, saat ini kinerja IHT pada 2020 sudah turun sebesar 9,7 persen akibat kenaikan cukai
tinggi, dampak pandemi, serta regulasi yang terus menekan sehingga menimbulkan
ketidakpastian usaha. Hingga April 2021, sektor IHT masih mengalami penurunan sebesar 6,6
persen.

Ketua KNPK Muhammad Nur Azami menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari revisi PP
109/2012 ini sangatlah dahsyat karena bukan hanya menghajar sistem bisnis industri melainkan
juga mendeterminasi faktor sosial dari pelaku industri hulu ke hilir.

Menurutnya, benang merah yang dihasilkan dari revisi PP 109 ini adalah menghajar bisnis pabrik
rokok dengan kebijakan larangan-larangan yang berkaitan dengan pemasaran, distribusi dan
perdagangan.
Kemudian, aturan ini menghajar konsumen dengan pembatasan-pembatasan terhadap akses
produk hasil tembakau dan stigmatisasi buruk di lingkungan sosial masyarakat.

"Di hulu, petani tidak dapat menjual tembakau dan cengkeh sehingga mereka terpaksa untuk
berhenti menanam tembakau," paparnya.

235