Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

Judul Jaminan Sosial dalam Bingkai Pancasila
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Program Jaminan Sosial
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-06-10 05:53:00
Ukuran 148x260mmk
Warna Warna
AD Value Rp 202.020.000

News Value Rp 606.060.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencanangkan Bulan Pancasila
pada 1 Juni-18 Agustus 2021 dengan mengusung tema "Pancasila dalam Tindakan, Bersatu
untuk Indonesia Tangguh Dengan tema ini diharapkan Pancasila sebagai pandartgan hidup
bangsa Indortesia, dalam setiap nilai-nilai yang dikandungnya, mampu diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari.

JAMINAN SOSIAL DALAM BINGKAI PANCASILA

Persoalan di atas, baik dari sisi regulasi maupun implementasi, tentunya menggambarkan
pelaksanaanjaminan sosial belum menerapkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencanangkan Bulan Pancasila
pada 1 Juni-18 Agustus 2021 dengan mengusung tema "Pancasila dalam Tindakan, Bersatu
untuk Indonesia Tangguh Dengan tema ini diharapkan Pancasila sebagai pandartgan hidup
bangsa Indortesia, dalam setiap nilai-nilai yang dikandungnya, mampu diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari.

Salah satu implementasi sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah hadirnya
jaminan sosial. Setengah abad sebelum lahirnya UU No 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional(UU SJSN), Bung Karno telah meminta lahirnya UU Jaminan sosial yang dibangun
dengan semangat gotong-royong untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Secara bertahap regulasi tentang jaminan sosial pada era Bung Karno dimulai dengan hadirnya
UU Nomor 33/1947 jo UU Nomor 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri
Perburuhan (PMP) Nomor 48/1952;o PMP Nomor 8/1956 tentang Pengaturan Bantuan Untuk
Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 15/1957 tentang pembentukan Yayasan
Sosial Buruh, PMP Nomor 5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS),
diberlakukannya UU Nomor 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.

Pelaksanaan jaminan sosial di era Presiden Soeharto yang berlangsung secarap arsial
berdasarkan segmentasi masyarakat belum diimplementasikan secara utuh berbasis go-tong-
royong. Barulah pada era Presiden Megawati Soekarno-poetri, harapan Bung Karno pada 1950

245