Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 143
Tujuannya, agar ada penguraian kepadatan lalu lintas di wilayah Ibu Kota. Serta, penguraian
antrean penumpang angkutan umum. Aturan saat ini dinilai belum maksimal mengurangi
kepadatan lalu lintas dan antrean penumpang.
"Shift terlalu pendek. Itu yang menyebabkan para pelaju tetap berangkat kerja di jam yang
sama dengan saat belum ada pembagian shift," ujar Kepala Ombdusman Perwakilan Jakarta
Raya, Teguh P. Nugroho, dalam keterangan resmi, Senin (3/8).
Mengacu data PT KCI dan Dirlantas Polda Metro Jaya, ada kenaikan jumlah penumpang di jam
sibuk, yakni pukul 06.00-08.00 WIB dan pukul 16.00-19.00 WIB. Sementara itu, angka
kemacetan di ruas jalan kota dan tol juga terjadi di waktu yang sama.
Ombudsman mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan kajian
terhadap kebijakan tersebut. "Hal yang sangat mungkin adalah memberi rentang waktu shift
yang lebih panjang, dengan jumlah jam kerja yang lebih pendek," pungkas Teguh.
"Misalnya, shift pertama mulai pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB. Sementara itu,
shif kedua mulai pukul 11.00 WIB dan pulang pukul 18.00 WIB," imbuhnya.
Kekurangan jam kerja, lanjut dia, bisa dikompensasi menjadi 6 hari kerja. Sehingga, jumlah jam
kerja satu minggu tetap terpenuhi. Ombudsman juga meminta keterangan Dinas Perhubungan
DKI terkait penerapan kebijakan.
"Kami juga akan meminta keterangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jakarta. Apakah
kebijakan tersebut mendapat persetujuan dan melalui proses kajian," pungkas Teguh.
Hingga saat ini, sesuai Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnaker)
DKI Jakarta 1477/2020, tercantum poin aturan jam kerja (shift) dengan jarak tiga jam.
Rinciannya, pertama pukul 07.00-16.00 WIB dan kedua pukul 10.00-19.00 WIB.(OL-11).
142
