Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 139
Namun, para investor sangat keberatan soal regulasi terkait usaha yang tidak pasti, berubah-
ubah atau tidak konsisten dan tumpang tindih antara pusat dan daerah.
"Berdasarkan penelitian yang pernah saya kerjakan, perusahaan-perusahaan multinasional di
sektor minerba tidak terlalu ambil pusing tentang buruknya infrastruktur dan rendahnya human
capital di Indonesia. Buat mereka yang terpenting aturannya konsisten antara pusat dan
daerah," papar mahasiswa doktoral Cheng Kung University Taiwan ini.
RUU Ciptaker yang bertujuan menyederhanakan dan memudahkan regulasi terkait usaha bisa
menjadi salah satu jawaban bagi inkonsistesi dan tumpang tindih peraturan antara pusat dan
daerah.
Iksan menjelaskan, investasi menjadi salah satu komponen yang mendorong pertumbuhan
ekonomi dan bisa menghidupkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
"Selain menjadi salah satu komponen bagi pertumbuhan ekonomi, efek positif investasi pada
masyarakat berlapis-lapis. Saya pernah melakukan riset di Morowali dan Sorowako. Saya melihat
dampak besar investasi pada perekonomian masyarakat di sekitarnya," beber Iksan.
Kementerian Perindustrian juga berpendapat jika suatu perusahaan nikel atau lapangan
pekerjaan dibuka di satu wilayah, maka ada empat lapangan pekerjaan pendukung lagi yang
tercipta.
Meski demikian, jangan sampai karena bertujuan mempermudah izin usaha dan menarik
investor, RUU Ciptaker mengabaikan aspek lingkungan.
"Dengan adanya Omnibus Law bisa mempermudah. Tapi yang saya khawatirkan soal
lingkungan. Tidak semua perusahaan memiliki kesadaran dan kepedulian pada lingkungan. Di
situ, salah satu poin dalam RUU Ciptaker harus kita kawal," tegas Iksan.
Selain itu RUU Ciptaker harus dibebaskan dari kepentingan-kepentingan penumpang gelap.
Dalam pembahasannya juga harus menemukan jalan tengah terkait ketenagakerjaan, yang
berpihak pada kedua belah pihak yakni pelaku usaha dan tenaga kerja. (Pramita Tristiawati).
138
