Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 136

"Dinamika  yang  terjadi selama  pertemuan  tersebut,  tentunya  menjadi warna  tersendiri bagi
              seluruh anggota tim."  "Dialog yang dinamis namun tetap kondusif, patut dibanggakan," cetus
              Ida.

              Dari hasil pembahasan tim tripartit, Ida mengakui tidak semua materi yang dibahas mencapai
              kesepahaman  bersama.  Namun,  perlu  digarisbawahi  bersama  adalah  bahwa  sepaham  atau
              tidak,  semua  anggota  tim  mempunyai  komitmen  dan  niat  yang  sama  untuk  menyelesaikan
              pembahasan.
              "Perbedaan pendapat adalah soal biasa dalam pembahasan."  "Ini mencerminkan tidak ada
              kekangan dari pihak manapun."

              "Karena  semua  anggota  diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  berpendapat  meskipun
              berbeda pandangan," paparnya.

              Ida mengatakan, pemerintah telah mencatat banyak masukan yang bersifat konstruktif selama
              pembahasan tersebut berlangsung. Pendapat dan pandangan yang disampaikan oleh tim, akan
              menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyampaikan usulan penyempurnaan RUU
              Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Semua materi muatan tersebut telah selesai dibahas.

              Namun, terdapat beberapa materi yang tercapai kesepahaman bersama, namun ada juga yang
              tidak. Pemerintah akan mendalami dan mencermati kembali masukan-masukan dari tim, dan
              mencari  jalan  tengah  atas  beberapa  perbedaan  pandangan.  Baik  dari  unusr  pekerja/buruh,
              unsur pengusaha, maupun unsur pemerintah. Ida berujar, selanjutnya laporan  RUU Cipta Kerja
              itu akan diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.

              "Saya  selaku  penerima  amanat  dari  Menko  Perekonomian,  maka  kami  akan  menyampaikan
              laporan  hasil  pembahasan    RUU  Cipta  Kerja    Klaster  Ketenagakerjaan  dari  Tim  Tripartit  ini
              kepada Menko Perekonomian."

              "Untuk kemudian diserahkan ke DPR untuk proses pembahasan berikutnya," jelas Menaker.
              (Chaerul Umam/Larasati Dyah Utami).




































                                                           135
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141