Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 134
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Dinamika yang terjadi selama pertemuan tersebut, tentunya
menjadi warna tersendiri bagi seluruh anggota tim.
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Perbedaan pendapat adalah soal biasa dalam pembahasan.
Ini mencerminkan tidak ada kekangan dari pihak manapun. Karena semua anggota diberikan
kesempatan yang sama untuk berpendapat meskipun berbeda pandangan
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Ini mencerminkan tidak ada kekangan dari pihak manapun.
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Untuk kemudian diserahkan ke DPR untuk proses pembahasan
berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya selaku penerima amanat dari Menko Perekonomian,
maka kami akan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan dari Tim Tripartit ini kepada Menko Perekonomian.
Ringkasan
Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2020).
BURUH KSPI ANCAM MOGOK NASIONAL JIKA RUU CIPTA KERJA TERUS DIBAHAS
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU
Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2020).
Anggota Majelis Nasional KSPI Ridwan Azis mengatakan, aksi hari ini merupakan lanjutan dari
demonstrasi pekan lalu yang menuntut penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja . Apalagi,
Ridwan mendapat informasi siang ini Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menggelar rapat
membahas RUU Cipta Kerja. Padahal, kata dia, DPR sedang reses yang berarti tidak boleh ada
rapat atau sidang yang digelar.
"Hari ini kami memberi warning kepada DPR RI, meminta dibatalkan sidang hari ini." "Kalau
tidak, kami akan melakukan terus-menerus untuk aksi di depan Gedung DPR," kata Ridwan di
lokasi.
Ridwan mengatakan, buruh kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang tidak
mengakomodir tuntutan buruh. Menurutnya, hingga hari ini draf RUU Cipta Kerja , terutama
klaster ketenagakerjaan, belum dicabut dan belum direvisi.
Oleh karena itu, Ridwan mengatakan buruh akan terus menggelar aksi hingga DPR dan
pemerintah menyetop pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Dalam kurun waktu satu sampai dua bulan terakhir ini, di mana kami ada komunikasi dengan
para pemangku negeri ini, ternyata secara substantif tidak mempengaruhi apa-apa."
"Kalau dengan demikian, tidak ada plihan bagi kami, kami akan melakukan aksi besar." "Dan
sangat dimungkinkan kami akan melakukan aksi mogok (kerja) nasional bila ini (pembahasan
RUU Cipta Kerja) dipaksakan," tegasnya.
133
