Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

Pantauan Tribunnews di lokasi, massa aksi membentangkan spanduk yang bertuliskan 'Tolak
Omnibus Law dan Stop PHK Massal, Drakula Bagi Buruh dan Rakyat', di pagar Gedung DPR.
Meski di tengah pandemi Covid-19, ada saja massa yang tidak mengenakan masker.

"Kami tegas menolak Omnibus Law karena menyusahkan rakyat," ucap orator di atas mobil
komando.

"Aksi akan terus dilakukan hingga Omnibus Law dicabut oleh DPR, hidup buruh, hidup buruh!,"
imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, demonstrasi hari ini menolak rencana
panitia kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan menggelar pembahasan
pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

"Buruh akan kembali melakukan aksi ke DPR RI dan Kantor Menko Perekonomian pada Hari
Senin (3/8/2020)." "Sehubungan dengan adanya informasi Panja Baleg Omnibus Law RUU
Cipta Kerja akan melanjutkan pembahasan secara diam-diam dan dadakan pada hari tersebut,"
ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (2/8/2020).

Hal itu juga sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, KSPI akan melakukan aksi tiap
pekan ketika DPR membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Adapun, puncak unjuk rasa
tersebut akan berlansung pada 14 Agustus 2020, bersamaan dengan sidang paripurna DPR yang
akan diikuti puluhan ribu buruh. Oleh karena itu, kata Said, KSPI menyesalkan serta mengutuk
keras sikap Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terkesan melakukan rapat diam-
diam dan dadakan. Terlebih, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap dilakukan
meskipun DPR sedang reses.

"Mereka patut diduga seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan
kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan," kata dia.

Di sisi lain, KSPI menuntut agar pimpinan DPR RI dan Baleg dapat mengumumkan setiap rapat
pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, tim tripartit yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, telah selesai membahas RUU Cipta Kerja atau
omnibus law klaster ketenagakerjaan, untuk selanjutnya dibawa ke DPR. Hal tersebut
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan pers, Minggu
(2/8/2020). Ida mengatakan, seluruh masukan dari tim tripartit ini akan digunakan sebagai
rumusan penyempunaan dari Draft RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke DPR.

"Hasil rumusan penyempurnaan ini akan segera disampaikan ke DPR," ucap Ida.

Ida memberikan apresiasi terhadap tim tripartit yang telah bersama-sama menyelesaikan
pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Katanya, tim secara intens terus
berdialog selama hampir sebulan, untuk membahas subtansi RUU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan ini.

"Suasana yang kondusif juga mencerminkan kedewasaaan berpikir dan sikap yang arif dari
semua anggota tim," tutur Ida.

Pembentukan tim tripartit ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 3 Juli 2020, yang
dihadiri seluruh pimpinan Kadin/Apindo dan pimpinan serikat pekerja/buruh. Sedikitnya tim
tripartit telah melakukan 9 (sembilan) kali pertemuan dalam kurun waktu waktu dari tanggal 8
Juli sampai 23 Juli 2020.

Ida mengatakan, pembahasan dan dialog yang dilakukan tim tripartit dilakukan dalam suasana
yang penuh keakraban. Semua pihak bersepakat untuk bersama-sama mendalami dan
melakukan pembahasan substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja.
134