Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 67
Ringkasan
Pemerintah bersama dengan DPR terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja tetap dibahas meski ditentang banyak pihak karena
sejumlah kontroversi. Anggota Panja RUU Omnibus Law dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin,
mengatakan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan diselesaikan dalam waktu dekat.
GOLKAR KLAIM PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA SUDAH 80%
Create Story Golkar Klaim Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Sudah 80%
kumparanNEWS Konten Redaksi kumparan Pemerintah bersama dengan DPR terus
mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. RUU Cipta
Kerja tetap dibahas meski ditentang banyak pihak karena sejumlah kontroversi.
Anggota Panja RUU Omnibus Law dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, mengatakan pembahasan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan diselesaikan dalam waktu dekat.
"Saat ini pembahasan Omnibus Law Ciptaker sudah mencapai 80%. Harapannya pada masa
sidang tahun 2020 ini, RUU Omnibus Law Ciptaker bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)," kata Nurul Arifin dalam keterangannya (10/9).
Mengenai salah satu sorotan dalam Omnibus Law yakni kewajiban pengusaha untuk memberikan
bonus kepada pekerja, Nurul Arifin mengatakan masalah pemberian bonus pekerja itu akan
dibicarakan lebih dalam.
"Intinya melindungi hak pekerja, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan perusahaan,"
ucap anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar itu.
Nurul Arifin menjelaskan, dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, memang terdapat
klausul mengenai bonus pekerja. Pemberian bonus itu diatur dalam Pasal 92 Bab IV tentang
Ketenagakerjaan.
Di sana disebutkan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan memberikan bonus hingga lima
kali upah bagi mereka yang telah bekerja minimal 12 tahun.
"Semuanya dalam tahap akhir. Masih ada satu-dua harmonisasi lagi yang perlu dilakukan.
Tinggal kesepakatan ini dinarasikan menjadi legal drafting . Ini nantinya antara pemerintah dan
9 fraksi di DPR," jelas Nurul.
"Pasal ketenagakerjaan yang selama ini dianggap paling krusial juga sudah disepakati bersama,
baik itu oleh pemerintah, pengusaha, dan beberapa serikat buruh. Kesepakatan sudah terjadi
dan tinggal dituangkan di dalam draft legislasi," tambah dia.
Nurul Arifin mengatakan, Omnibus Law dinilai mampu mengubah pendekatan industri yang
sebelumnya mengandalkan upah murah dari buruh menjadi konsep human capital.
Human capital yakni pekerja dengan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan
industri, mempunyai fleksibilitas dan kemampuan melakukan inovasi.
"Perubahan lanskap bisnis ini pada satu sisi menguntungkan bagi buruh atau pekerja terampil
dan profesional karena mereka mempunyai posisi tawar yang kuat di dalam industri. RUU Cipta
Kerja ini dibuat dalam konteks untuk memberikan peningkatan perlindungan dan peningkatan
kesejahteraan kepada pekerja," tutur Nurul.
66
