Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 72
Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan
sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. "Sementara di bidang ekonomi,
pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban
ekonomi pemberi kerja dan pekerja," tegasnya.
Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto mengatakan PP Nomor 49 tahun 2020 tentang
Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam
Penyebaran Covid-19 telah ditandatangani Presiden RI.
"PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi 6 bulan (Periode iuran
bulan Agustus 2020 sd Januari 2021), kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan iuran
JKK dan JKM sebesar 99% atau cukup bayar 1%, penundaan pembayaran sebagian Iuran JP
hingga 99% yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021
sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0.5%," terangnya.
Kebijakan ini, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP
no 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.
Tujuan kebijakan ini, sambung Agus, antara lain, mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta
menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian
dan kelangsungan usaha.
71
