Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 71
Judul Tanpa Mengurangi Manfaat, Pemerintah Relaksasi Iuran BPJamsostek
Nama Media sindonews.com
Newstrend Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/160808/704/tanpa-mengurangi-
manfaat-pemerintah-relaksasi-iuran-bpjamsostek-1599754145
Jurnalis Ali Masduki
Tanggal 2020-09-11 00:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
SURABAYA - BPJamsostek langsung memberikan respon terkait penerbitan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). PP ini
bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan
kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah
corona.
TANPA MENGURANGI MANFAAT, PEMERINTAH RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK
SURABAYA - BPJamsostek langsung memberikan respon terkait penerbitan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). PP ini
bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan
kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah
corona.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menegaskan bahwa PP ini dapat memberikan manfaat
bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban
pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial
ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran COVID-19.
"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," ujarnya.
Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya
berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja.
Ida mengungkapkan, berdasarkan hasil survei tercatat 39,4 persen usaha terhenti dan 57,1
persen usaha mengalami penurunan produksi. Fenomena yang dialami pekerja dan pemberi
kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban. Yakni iuran program
jaminan sosial ketenagakerjaan.
70
