Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 74

Ringkasan

              Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merencanakan kenakkan tarif Cukai Hasil Tembakau
              (CHT) seiring kebutuhan penerimaan negara pada tahun depan 2021. Dalam Nota Keuangan
              RAPBN  2021,  penerimaan  kepabeanan  dan  cukai  pada  tahun  2021  diekspektasikan  masih
              mampu tumbuh hingga 3,8% (yoy).

              Kasubdit Hubungan Kerja Direkorat Persyaratan Kerja Ditjen Pembinan Hubungan Industrial dan
              Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Sumonang mengatakan mayoritas pekerja pada industri
              hasil tembakau atau IHT didominasi perempuan berusia muda dan paruh baya, dengan strata
              pendidikan  yang  rendah.  Menyikapi  arah  kebijakan  cukai,  Kemenaker  mengingatkan  harus
              diputuskan secara hati-hati mengingat dampaknya yang bersifat efek domino.



              KEBIJAKAN CUKAI TEMBAKAU 2021 JADI PENENTUAN NASIB IHT

              JAKARTA, : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merencanakan kenakkan tarif Cukai Hasil
              Tembakau (CHT) seiring kebutuhan penerimaan negara pada tahun depan 2021. Dalam Nota
              Keuangan RAPBN 2021, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 diekspektasikan
              masih mampu tumbuh hingga 3,8% (yoy).

              Secara lebih rinci, cukai tembakau ditargetkan naik dari Rp 164,9 triliun ke Rp 172,76 triliun atau
              naik 4,8%.

              Ketua  Umum  Aliansi  Petani  Tembakau  Indonesia  (AMTI)  Budidoyo  dalam  webinar  Tobacco
              Series#3, di Jakarta, Kamis (10/9/2020) mencemaskan kebijakan cukai pemerintah membayangi
              sektor Industri Hasil Tembakau. Kenaikan cukai tembakau 23% dan harga jual eceran (HJE)
              rokok di tahun 2020 sebesar 35% memberi tekanan luar biasa terhadap kesinambungan IHT
              yang mempekerjakan langsung 5 jiwa.

              Apalagi  disaat  pandemi  Covid-19  belum  dapat  diatasi  sepenuhnya  pemerintah,  menurut
              Budidoyo  membuat  mata  rantai  kegiatan  usaha  dari  hulu  dari  hilir  berpotensi  resiko  besar
              terganggu.

              "Misalnya di kegiatan budidaya, ada petani yang sudah membakar daunnya. Sudah ada yang
              mencabut pohonnya, ini mereka frustrasi. Pemerintah harus memberikan harapan yang baik,
              belum kepada nasib tenaga kerja. Tekanan yang diterima industri pun bukan hanya itu, ada juga
              dorongan ratifikasi FCTC dan revisi PP 109/2012. Ditambah kenaikan cukai, situasi industri ini
              digambarkan melalui istilah dipoyok, dilebok," ungkap Budidoyo.

              Kemenkeu telah merencanakan untuk menaikkan tarif CHT alias cukai rokok dalam beberapa
              tahun ke depan. Kebijakan ditempuh guna mengejar target pembangunan dari sisi fiskal maupun
              peningkatan daya saing manusia di bidang kesehatan. Rencana itu tertuang dalam Peraturan
              Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  77/PMK.01/2020  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian
              Keuangan 2020-2024.

              Budidoyo mengingatkan sektor tembakau memiliki peran vital dalam perekonomian dan tenaga
              kerja.  Saat  ini,  sebagaimana  data  Kementerian  Pertanian  (Kementan),  luas  areal  tanaman
              tembakau pada 2020 diproyeksikan mencapai 198.561 hektar dengan volume produksi sebanyak
              212.215 ton.

              Struktur pasar rokok saat ini terdiri dari 73% merupakan sigaret kretek mesin (SKM), 22% sigaret
              kretek tangan (SKT), dan 5% sigaret putih mesin (SPM). Secara total, serapan tenaga kerja pada

                                                           73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79