Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

industri tembakau di sektor manufaktur dan distribusi produk tembakau mencapai 5,9 juta orang,
terdiri dari 1,7 juta orang di perkebunan, 4,28 juta pekerja sektor manufaktur dan distribusi.
Kasubdit Hubungan Kerja Direkorat Persyaratan Kerja Ditjen Pembinan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Sumonang mengatakan mayoritas pekerja pada industri
hasil tembakau atau IHT didominasi perempuan berusia muda dan paruh baya, dengan strata
pendidikan yang rendah. Menyikapi arah kebijakan cukai, Kemenaker mengingatkan harus
diputuskan secara hati-hati mengingat dampaknya yang bersifat efek domino.

"Sudah ada pabrik atau perusahaan yang sudah tidak bisa membayar tenaga kerja, padahal
industri tembakau ini sangat membantu ekonomi keluarga di mana banyak ibu dan kaum
perempuan jadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai buruh di pabrik tembakau,"
terangnya.

Sarno, analis madya dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Sarno mengamini sektor IHT
berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Terlebih di tengah pandemi, sewaktu
penerimaan pajak hingga kepabeanan yang menurun, penerimaan cukai justru tetap bertumbuh.
"Cukai tumbuh 3,7%, paling besar sekitar 80% adalah cukai rokok yang sepanjang semester
pertama tahun ini sudah mencapai Rp85 triliun lebih," kata Sarno.

Dia mengungkapkan, pemerintah menyadari peran penting IHT bagi perekonomian, sehingga
setiap kebijakan terkait disusun dengan tujuan mencapai keseimbangan. "Pelibatan berbagai
kementerian telah dilakukan, bahkan untuk kebijakan pun harus melalui Ratas (Rapat Terbatas),"
kata Sarno.

Analis Kebijakan Madya Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Bea Cukai Hary Kustowo
menuturkan, pemerintah berupaya keras menciptakan keseimbangan antara kondisi industri IHT,
komitmen pro kesehatan, dan kesinambungan penerimaan negara.

"Tidak bisa memang salah satunya yang dominan, di tengah kami juga harus mengejar target
cukai yang telah ditetapkan. Kenaikan cukai tinggi ini dampaknya juga rokok ilegal, sulit untuk
diberantas apabila sudah masif," terangnya.

Di sisi lain, Hendratmojo Bagus Hudoro Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementan
mengakui imbas kenaikan cukai maupun minimum HJE berimbas langsung kepada sisi hulu IHT,
yakni para petani. Menurutnya, dengan kenaikan cukai dan harga rokok, membuat penyerapan
tembakau di sisi petani tidak optimal dan membuat ketidakpastian harga.

"Dengan menghitung dampak luas hingga sisi hulu sektor pertanian, maka perlu ditemukan
keseimbangan dan solusi yang sinergis. Penurunan produksi IHT berkorelasi dengan penyerapan
bahan baku tembakau dan cengkeh," tegasnya.

Di tengah banyaknya tarik menarik kepentingan kebijakan dalam IHT, pemerintah juga
menyatakan tengah berupaya menyusun peta jalan kebijakan yang komprehensif mengatur IHT.
"Untuk mengatur IHT tidak bisa melihat secara parsial, harus keseluruhan rantainya. Semua
pihak harus dilibatkan pada proses penyusunan peta jalan IHT. Saat kesepakatan tentang peta
jalan sudah dicapai maka penting untuk semua pihak untuk komitmen menjalankan, pihak
industri maupun kesehatan. Mempertimbangkan tekanan yang luar biasa pada IHT di tahun ini
maka kami berharap tidak ada kenaikan cukai tembakau di tahun 2021," tutup Budidoyo.

kbc 11.

74