Page 619 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang
terdampak Covid -19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang secara nasional. Sedangkan dari data
yang sudah di- cleansing Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667 orang
yang terdata by name by address . Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja
formal yang dirumahkan mencapai 1.132.117 orang, sementara pekerja formal yang di-PHK
mencapai 383.645 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905
orang.

Di luar 2,1 juta tenaga kerja terdampak ini terdapat jumlah calon pekerja migran Indonesia yang
gagal berangkat sebanyak 34.179 orang. Jumlah pekerja yang mengalami pemulangan
pemagangan sebanyak 465 orang. Serta jumlah pekerja yang belum dicleansing sebanyak
1.416.904 orang.

Ia menuturkan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi terkait mitigasi dampak pandemi di bidang
ketenagakerjaan, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupaya
meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan berbagai
bantuan sosial bagi para korban PHK, kartu prakerja serta masifikasi program padat karya dan
kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi Bahkan pemerintah
akan memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada para pekerja peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan yang penghasilannya dibawah 5 juta rupiah.

"Subsidi upah diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan
per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar
Rp1,2 juta", ucap Ida.

Dengan adanya stimulus seperti ini, maka daya beli masyarakat akan mulai meningkat sehingga
akan berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Indonesia di kuartal III dan IV ke
depannya.

Kadisnaker Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengungkapkan, kondisi
ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat saat ini tingkat angka pengangguran terbuka di Jawa
Barat masih cukup tinggi. Tambah lagi, masih tingginya angka disparitas UMK ditingkat
Kabupaten/Kota, yang berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing keterampilan di
Jawa Barat.

"Kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan prasarana
pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik",ucap Taufik.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

618