Page 705 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Walau demikian, katanya, pemerintah akan terus mempelajari kemungkinan untuk memberikan
bantuan atau subsidi serupa kepada pekerja lainnya, termasuk pekerja informal.
"Kami akan lihat datanya, kami akan lihat pekerja informal yang lain. Tapi secara bertahap, kami
selesaikan data yang lebih mudah karena sebenarnya mereka terekam di BPJS Ketenagakerjaan
. Kami akan pelajari terus, pemerintah akan bekerja terus. Tentu yang paling siap dulu yang
kami lakukan ini (pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan )," katanya.

Ida mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data rekening pekerja yang menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Sebab nantinya, bantuan subsidi gaji ini akan langsung masuk ke
rekening para pekerja.

Dari sekitar 13,8 juta pekerja yang akan mendapat subsidi ini, katanya, baru terkumpul sekitar
285 ribu data rekening pekerja. Di Jabar baru ada 24 ribuan data yang terkumpul padahal Jabar
memiliki jumlah pekerja terbanyak.

"Saya melalui Pak Kadisnaker agar BPJS Ketenagakerjaan Jabar dan kabupaten kota melakukan
konsolidasi serta sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan agar pekerjanya segera
menyetorkan nomor rekening pekerjanya," ujarnya.

Ida berharap pada Agustus ini insentif gaji dengan total Rp 33,1 triliun tersebut dapat mulai
disetorlan ke rekening pekerja. Pemerintah akan memberikan subsidi upah bagi pekerja atau
buruh swasta yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atau buruh selama masa pandemi.

"Data calon penerima bantuan upah bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sesuai kriteria dan
persyaratan yang ditentukan," katanya.

Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp
600 ribu per bulan selama empat bulan atau totalnya Rp 2,4 juta, yang akan diberikan setiap
dua bulan sekali. (*).

704