Page 707 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

"Bisa dicek bahwa sebenarnya sejak April lalu, kami sudah mengusulkan agar subsidi gaji
diberikan untuk mencegah gelombang PHK," kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

"Selain bermanfaat untuk pekerja, program ini bisa menjawab keluhan Presiden Joko widodo
tentang lambatnya penyerapan anggaran kementerian," tutur dia.

Namun, Eddy menekankan bahwa program tersebut harus tepat sasaran. Sebab, anggaran yang
digelontorkan untuk program subsidi gaji ini dinilai cukup besar.

Pertama, menurut Eddy, harus dipastikan program ini tepat sasaran dengan menitikberatkan
pada sektor yang paling terdampak Covid 19, seperti tekstil, transportasi dan pariwisata.

Kemudian, jika menggunakan data BPJS, maka pemerintah harus memastikan perusahaan
memang sudah mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.
"Jangan sampai problem teknis karyawan tidak terdaftar justru membuat program subsidi gaji
ini tidak membuahkan hasil yang dikehendaki," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Kedua, lanjut Eddy, pemerintah harus memastikan pengusaha tidak akan melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK).

"Program subsidi gaji ini bagaimanapun juga menolong pengusaha. Karena itu pemerintah juga
harus menegaskan kepada pengusaha yang mendapat manfaat subsidi gaji agar tidak melakukan
PHK kepada karyawan," ujar Eddy.

"Dengan begitu program ini bisa mencegah terjadinya gelombang PHK lanjutan yang selama ini
dikhawatirkan," ucap Eddy.

Eddy pun berharap, program tersebut dapat mendorong pergerakan ekonomi yang berdampak
meningkatkan daya beli terutama di rumah tangga.

"Yang penting program ini membantu agar karyawan tidak di-PHK dan mereka memiliki daya
beli untuk menggerakkan konsumsi, khususnya rumah tangga. mengingat belanja rumah tangga
adalah salah satu mesin pendorong ekonomi selama ini," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Erick Thohir mengatakan, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.

"(Bantuan) akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga
tidak akan terjadi penyalahgunaan," ujar Erick.

Erick menambahkan, fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN
yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau
setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Menteri BUMN ini menyebutkan, tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini
adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," kata
Erick Thohir.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan
Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran.

706