Page 709 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

jumlah tersebut, data yang sudah di-cleansing kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan
mencapai 2.146.667 orang (yang terdata by name by address).
Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai
1.132.117 orang dan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 383.645 orang. Sementara pekerja
sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi
dengan tenaga kerja yang terdampak imbas dari Covid-19 paling banyak. Menurut data yang
dihimpun Kemnaker dengan bantuan dari Disnaker Pemda, hingga 31 Juli 2020, pekerja formal
maupun informal yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772
orang pekerja.

"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk
segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ini
kedepannya," kata Menaker Ida saat memberikan arahan konkret pemulihan ekonomi nasional
di bidang ketenagakerjaan di hadapan Kadisnaker Kab/Kota seluruh Jawa Barat, di Bandung,
Minggu (09/08/2020).

Menurut Menaker Ida, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait mitigasi dampak
pandemi di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional
berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan
berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK, Kartu Prakerja, program padat karya, dan
kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.

Bahkan katanya, pemerintah akan memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada para
pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya dibawah Rp5 juta.

"Subsidi upah diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan
per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar
Rp1,2 juta," ungkap Ida.

Menurutnya, dengan adanya stimulus seperti ini, maka daya beli masyarakat akan mulai
meningkat. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Indonesia di
kuartal III dan IV.
"Saya mengajak kepada Bapak/Ibu Kadisnaker Kab/Kota untuk bersama sama gotong royong
dan menjaga soliditas moral sosial guna serius dalam penanganan dan pemulihan disektor
ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi menyampaikan,
kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat saat ini tingkat angka pengangguran terbuka di
Jawa Barat masih cukup tinggi. Ditambah lagi, masih tingginya angka disparitas UMK ditingkat
Kabupaten/Kota, yang berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing keterampilan
yang ada di Jawa Barat..

708