Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

MENAKER: UU CIPTAKER PINTU MASUK PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pintu masuk pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia. "Kita punya tantangan yang tidak kecil, besar sekali," kata Ida,
pada saat melakukan kunjungan kerja di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim,
di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (22/10).

Ida menjelaskan, Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar pada sektor ketenagakerjaan,
terkait dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang bisa tergeser dengan penggunaan
teknologi pada era industri 4.0. Keberadaan teknologi dalam industri 4.0 seperti saat ini, kata
dia, bisa menggantikan tenaga kerja Indonesia, yang tidak memiliki kompetensi khususnya pada
bidang teknologi sehingga penguatan SDM Indonesia perlu dilakukan.

Menurut dia, profil ketenagakerjaan di Indonesia, sebanyak 85 persen didominasi oleh pekerja
dengan pendidikan akhir sekolah menengah atas (SMA) ke bawah. Dari 85 persen tersebut, 56
persen memiliki pendidikan akhir sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

"Bahkan, kalau kita bicara SMP, rata-rata tidak lulus SMP. Itu profil ketenagakerjaan kita,"
katanya.

Menaker menambahkan, untuk profil pengangguran di Indonesia, didominasi oleh masyarakat
yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Tercatat, angka pengangguran dari lulusan SMA dan
sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 12 persen.

"Jadi yang bekerja, tingkat pendidikan rendah, sementara yang menganggur, itu memiliki tingkat
pendidikan yang lebih baik," katanya.

Persoalan terkait tingkat pengangguran dari masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan lebih
tinggi tersebut, lanjut Ida, salah satunya disebabkan tidak adanya link and match atau
penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. "Ternyata persoalannya adalah
tidak adanya link and match. Jadi SMK atau diploma telah melaksanakan pendidikan vokasi,
ternyata melahirkan sarjana atau lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,"
katanya.

Menurut dia tugas yang harus dirampungkan oleh pemerintah bukan hal yang mudah. Sebab,
menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus membangun kompetensi SDM Indonesia merupakan
salah satu pekerjaan utama yang harus diselesaikan.

"Lapangan kerja itu sangat kompetitif, maka pekerjaan kita adalah bagaimana kesempatan kerja
itu kita dapatkan, dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja," katanya.

Ia menjelaskan, dalam upaya untuk membuka lapangan kerja tersebut, menurut Presiden Joko
Widodo, salah satu masalah yang muncul adalah banyaknya peraturan yang tumpang tindih, dan
birokrasi yang tidak sederhana. Dengan kondisi tersebut, Presiden Jokowi berupaya untuk
merapikan aturan main, regulasi, dan menyederhanakan birokrasi melalui Undang-Undang Cipta
Kerja, yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020.

"Yang dilakukan oleh Presiden melalui Omnibus Law, mengangkut semua peraturan yang
menjadi sumbatan itu dalam sebuah bus, yang disebut Omnibus Law. Praktik ini juga dilakukan
oleh berbagai negara," kata dia.

112