Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 113

MENAKER: UU CIPTAKER PINTU MASUK PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  menyatakan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  telah
              disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  merupakan  pintu  masuk  pembangunan
              ketenagakerjaan di Indonesia. "Kita punya tantangan yang tidak kecil, besar sekali," kata Ida,
              pada saat melakukan kunjungan kerja di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim,
              di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (22/10).

              Ida menjelaskan, Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar pada sektor ketenagakerjaan,
              terkait dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang bisa tergeser dengan penggunaan
              teknologi pada era industri 4.0. Keberadaan teknologi dalam industri 4.0 seperti saat ini, kata
              dia, bisa menggantikan tenaga kerja Indonesia, yang tidak memiliki kompetensi khususnya pada
              bidang teknologi sehingga penguatan SDM Indonesia perlu dilakukan.

              Menurut dia, profil ketenagakerjaan di Indonesia, sebanyak 85 persen didominasi oleh pekerja
              dengan pendidikan akhir sekolah menengah atas (SMA) ke bawah. Dari 85 persen tersebut, 56
              persen memiliki pendidikan akhir sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

              "Bahkan,  kalau  kita  bicara  SMP,  rata-rata  tidak  lulus  SMP.  Itu  profil  ketenagakerjaan  kita,"
              katanya.

              Menaker menambahkan, untuk profil pengangguran di Indonesia, didominasi oleh masyarakat
              yang  memiliki  pendidikan  lebih  tinggi.  Tercatat,  angka  pengangguran  dari  lulusan  SMA  dan
              sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 12 persen.

              "Jadi yang bekerja, tingkat pendidikan rendah, sementara yang menganggur, itu memiliki tingkat
              pendidikan yang lebih baik," katanya.

              Persoalan terkait tingkat pengangguran dari masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan lebih
              tinggi  tersebut,  lanjut  Ida,  salah  satunya  disebabkan  tidak  adanya  link  and  match  atau
              penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. "Ternyata persoalannya adalah
              tidak adanya link and match. Jadi SMK atau diploma telah melaksanakan pendidikan vokasi,
              ternyata  melahirkan  sarjana  atau  lulusan  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  pasar  kerja,"
              katanya.

              Menurut dia tugas yang harus dirampungkan oleh pemerintah bukan hal yang mudah. Sebab,
              menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus membangun kompetensi SDM Indonesia merupakan
              salah satu pekerjaan utama yang harus diselesaikan.

              "Lapangan kerja itu sangat kompetitif, maka pekerjaan kita adalah bagaimana kesempatan kerja
              itu kita dapatkan, dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja," katanya.

              Ia menjelaskan, dalam upaya untuk membuka lapangan kerja tersebut, menurut Presiden Joko
              Widodo, salah satu masalah yang muncul adalah banyaknya peraturan yang tumpang tindih, dan
              birokrasi  yang  tidak  sederhana.  Dengan  kondisi  tersebut,  Presiden  Jokowi  berupaya  untuk
              merapikan aturan main, regulasi, dan menyederhanakan birokrasi melalui Undang-Undang Cipta
              Kerja, yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020.

              "Yang  dilakukan  oleh  Presiden  melalui  Omnibus  Law,  mengangkut  semua  peraturan  yang
              menjadi sumbatan itu dalam sebuah bus, yang disebut Omnibus Law. Praktik ini juga dilakukan
              oleh berbagai negara," kata dia.







                                                           112
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118