Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 109
keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan diskon
hingga 99%.
"Untuk penundaan iuran jaminan pensiun, besarnya juga 99%. Kemudian ada kelonggaran
batasan untuk pembayaran iuran yang biasanya di tanggal 15 setiap bulannya, ini bisa diundur
menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Pengenaan denda juga dikurangi dari 2% menjadi 0,5%,"
kata Sumarjono.
Bantuan Subsidi Upah BPJamsostek juga memiliki peran besar dalam program Bantuan Subsidi
Upah/Gaji (BSU) untuk proses verifikasi penerima bantuan yang merupakan peserta
BPJamsostek.
Dari target 15,7 juta peserta yang ditetapkan pemerintah, yang dapat dikumpulkan sekitar 14,8
juta peserta. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi, didapatkan angka 12,4 juta data
yang lolos dan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti.
Menurut Sumarjono, selain respon dari beberapa Human Resource Department (HRD) perusahan
yang lambat, penyebab tidak tercapainya target 15,7 juta peserta juga disebabkan oleh
banyaknya pekerja yang tidak memiliki rekening bank sebagai syarat penerima BSU, atau
rekeningnya sudah tidak aktif.
"Tidak semua merespon kepada BPJamsostek dengan cepat. Sementara kami juga diberikan
batas waktu," kata Sumarjono.
Koordinator Advokasi BPJs Watch, Timboel Siregar juga mengkritisi jumlah penerima BSU yang
hanya 12,4 juta pekerja, padahal targetnya sebanyak 15,7 juta pekerja.
"Bantuan subsidi upah ini sebetulnya sangat baik untuk membantu pekerja dengan penghasilan
di bawah Rp 5 juta. Tetapi memang persoalannya yang baru bisa dieksekusi hanya 12,4 juta
pekerja. ini yang waktu itu kami kritik terkait Permenaker 14/2020, karena faktanya kan banyak
pekerja kita yang belum punya rekening. Jadi bagaimana kalau pemberian bantuan itu
dikombinasi melalui kantor pos," kata Timboel.
Hal senada disampaikan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Paulus Agung
Pambudi. Menurutnya, pekerja yang belum memiliki rekening bank seharusnya dimungkinkan
untuk bisa tetap menerima bantuan melalui pendekatan tertentu untuk bisa dijangkau.
Sementara itu terkait kepesertaan BPJamsostek, menurut Agung BPJamsostek juga harus lebih
fokus pada peningkatan kepesertaan dari segmen pekerja skala kecil atau mikro dan pekerja
informal. Sebab segmen itulah yang sebetulnya paling membutuhkan perlindungan
ketenagakerjaan.
"Kalau kita bicara perusahan menengah dan besar, pekerjanya itu relatif sudah memiliki tingkat
pelayanan tertentu pada jaminan ketenagakerjaan, baik untuk jaminan hari tua maupun jaminan
kesehatan. Jadi ke depan yang perlu difokuskan adalah peningkatan kepesertaan perusahaan
skala kecil dan informal yang memang paling membutuhkan jaminan ketenagakerjaan," kata
Agung.
Sumber:BeritaSatu.com.
108
