Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 214
Aksi demo bakal dilakukan di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6 - 8
Oktober 2020, dengan tuntutan "Permintaan Agar Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tentang Pembatalan UU Cipta Kerja".
Jadwalnya mereka akan melakukan aksi pada pukul 10.00 hingga 16.00 berkumpul di Patung
Kuda Arjuna Wisaha.
Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi menyampaikan kenapa mereka melakukan aksi unjuk
rasa susulan.
"Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat," tulis
Arif dalam rilisnya, Kamis.
Ia Menambahkan, prosedur pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas-asas seperti pada
pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, padahal prosedur, dalam teori hukum adalah jantungnya hukum.
"UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas
dan peran serikat pekerja yang wajib memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
Artinya, bahwa SP/SB wajib dilibatkan dalam permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh
sebagaimana amanah dan perintah UU ini," jelasnya.
Arif memintaPresiden Joko Widodo untuk mengevaluasi para pembantu Presiden baik Menteri
maupun Birokrat atas prosedur dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai
dengan semangat musywarah untuk mufakat sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945.
Karena UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan menyangkut bukan saja
pekerja/buruh yang sedang bekerja yang merasakan dampak dari revisi tersebut, akan tetapi
seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah/kuliah.
213
