Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 216
KSPI MINTA DPR LEGISLATIVE REVIEW UU CIPTAKER, PD: TERGANTUNG FRAKSI
LAIN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat
mengambil inisiatif legislative review terkait UU Cipta Kerja . Demokrat menyebut bakal tetap
sejalan dengan harapan rakyat.
"Sampai saat ini Partai Demokrat tetap menolak UU Ciptaker, dan tentu kami tetap sejalan
dengan harapan rakyat apa pun jalan terbaiknya," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari
Fraksi Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi Rabu (21/10/2020).
Herman mengatakan saat ini pihaknya masih mempertanyakan adanya tiga versi UU Cipta Kerja
dengan jumlah halaman yang berbeda. Menurutnya, Fraksi Demokrat tengah mendalami UU
tersebut.
"Kami juga masih mempertanyakan terkait dengan adanya tiga versi UU yang berbeda halaman,
apakah ada perubahan substansi atau tidak, kami sedang mendalaminya. Kami masih terus
mendalaminya," tuturnya.
Terkait legislative review , Herman menilai hal ini juga bergantung pada respons fraksi lain.
Namun dia memastikan Demokrat tetap berkoalisi dengan rakyat.
"Tergantung respons fraksi-fraksi lain. Kalaupun hanya Demokrat, kami berkoalisi dengan rakyat
dan menyampaikan hasilnya," pungkasnya.
Diketahui, KSPI mengirim surat ke DPR meminta legislative review terhadap omnibus law UU
Cipta Kerja. Surat itu dikirimkan kepada sembilan fraksi di DPR RI.
"Jadi sembilan fraksi sudah kami kirimi, yaitu tentang legislative review . Kami minta anggota
DPR yang berjumlah 575 orang yang ada sembilan fraksi dengan tembusan tadi," kata Presiden
KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).
Surat itu telah dikirimkan KSPI ke sembilan fraksi di DPR pada Selasa (20/10) dengan tembusan
kepada pimpinan DPR, pimpinan MPR, serta pimpinan DPD. KSPI mengacu pada UUD 1945 dan
UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam mengajukan legislative review .
Saiq Iqbal meminta DPR tidak buang badan dan mengesampingkan aspirasi rakyat. Ia juga
secara khusus meminta Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat, dua fraksi yang menolak
pengesahan UU Cipta Kerja, untuk mengambil inisiatif legislative review .
"DPR jangan buang badan, tolong dicatat. DPR jangan buang badan, khususnya dua fraksi yang
menolak keras omnibus law UU Cipta Kerja. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak
dikehendaki, aksi-aksi perlawanan, penolakan dari masyarakat yang begitu meluas dari serikat
buruh. Jangan tunggu jatuh korban, DPR harus menggunakan haknya legislative review ,"
tegasnya.
215
