Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 221
Judul Bisa Jadi Acuan Upah Minimum
Nama Media Fajar
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9&15
Jurnalis rif
Tanggal 2020-10-22 08:00:00
Ukuran 121x96mmk
Warna Warna
AD Value Rp 30.855.000
News Value Rp 92.565.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Dinar Titus Jogaswitan (Direktur Pengupahan Kemnaker) Kami upayakan kajian untuk
skema ini rampung. Kemudianadaedarankepro-vinsi untuk rujukan penentuan UMP
positive - Dinar Titus Jogaswitan (Direktur Pengupahan Kemnaker) Edarannya segera kami
keluarkan. Paling lambat Senin depan ke provinsi
neutral - Akhryanto (Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Sulsel) Setelah itu,
diusulkan ke gubernur untuk dikaji oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Kebetulan daerah yang
ada dewannya selain tingkat pemprov hanya Makassar, Pangkep, dan Luwu Timur
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kernna-ker) sedang merampungkan skema perhitunganupah
minimum provinsi (UMP)2021. Diupayakan rampung pekan depan.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, pihaknya masih
membahas opsi lain di luar dari tawaran Apindo serta
pekerja. Ada skema yang mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL).
BISA JADI ACUAN UPAH MINIMUM
Kementerian Ketenagakerjaan (Kernna-ker) sedang merampungkan skema perhitunganupah
minimum provinsi (UMP)2021. Diupayakan rampung pekan depan.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, pihaknya masih
membahas opsi lain di luar dari tawaran Apindo serta
pekerja. Ada skema yang mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL).
Diamenjelaskan, evaluasi KHL selalu dilakukan setiap lima tahun. Kebetulan, saat inilah
waktunya. Makanya, ada perubahan dari 60 item KHL menjadi 64 item.
220
