Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 222
Hanya saja, Kemnaker belum menentukan besaran sesuai dengan 64 item KHL secara nasional.
Jika sudah ada, nilai tersebut akan menjadi
pertimbangan untuk menentukan UMP.
"Kami upayakan kajian untuk skema ini rampung. Kemudianadaedarankepro-vinsi untuk rujukan
penentuan UMP," bebernya kepada FAJAR, Rabu, 21 Oktober.
Pihaknya juga akan meminta agar pemerintah provinsi melihat data BPS yang berkaitan dengan
KHL. "Edarannya segera kami keluarkan. Paling lambat Senin depan ke provinsi," tambahnya.
Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Sulsel, Akhryanto mengatakan, edaran dari
Kemna-ker menjadi dasar pembahasan UMP.
Jika sudah ada petunjuk, pihaknya bersama Dewan Pengupahan lain baru melakukan
pertemuan.
Begitupun dengan kabupaten/kota. PenentuanUMK tetap berdasarkan arahan gubernur.
Nantinya Dewan Pengupahan kabupaten/ kota akan mengkaji hitungan kenaikan upah minimum
di daerah mereka.
"Setelah itu, diusulkan ke gubernur untuk dikaji oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Kebetulan
daerah yang ada dewannya selain tingkat pemprov hanya Makassar, Pangkep, dan Luwu Timur,"
jelasnya.
Setelah disetujui, gubernur lalu menetapkan UMK di setiap daerah. Nilai UMK, kata dia, pasti
akanlebih tinggi dari UMP.
Sementara daerah yang tak memiliki Dewan Pengupahan mengikut dengan aturan UMP. (ful/rif)
221
