Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 225
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disna-ker) Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan, survei
kebutuhan hidup layak penting, karena akan menjadi salah satu acuan menggambarkan kondisi
daya beli dan nilai UMK yang mesti ditetapkan.
Hasil survei Dewan Pengupahan, kata Irwan, juga menjadi acuan jika Kemen-terian Tenaga Kerja
mengeluarkan surat edaran. Dis-naker Makassar belum berani mematok Upah Mini-
mumKota(UMK), sebab masih menunggu petunjuk dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).
"Kita tunggu juknis dari Kemnaker juga. Di situ ada acuan kita dalam mengam-bilkebijakan,"
ujarnya, Rabu, 21 Oktober.
Irwan mengungkapkan, proses penetapan UMK juga masih terganjal penetapan UMP di provinsi.
Pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi, membuat Pemkot Makassar belum berani
mengeluarkan wacana UMK untuk 2021.
Meski begitu, Irwan optimis langkah yang akan ditempuh pemerintah mampu merangkul
kepentingan semua kalangan. Termasuk pengusaha danpemberiker-ja serta buruh atau pekerja.
"Kita pasti akan berikan yang terbaik. Jadi kita tunggu dahulu, apalagi di provinsi juga masih
dalam pembahasan," terang Irwan.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamalud-din mengungkapkan, salah satu faktor yang
dapat memacu perekonomian yakni jika sektor produktif tumbuh positif.
"Makanya kita dorong agar infrastruktur bisa jalan. Karena saya menilai infrastruktur ini punya
dampak jangka panjang untuk perekonomian kita," terangRudy.
Dia berharap daya beli masyarakat bisa meningkat dengan beragam kebijakan subsidi yang telah
disiapkan Pemerintah Pusat.
"Termasuk kita di pemkot, tentu akan memacu agar kebijakan di pusat bisa sinkron di daerah.
Dengan begitu, masyarakat kita secara ekonomi bisa bangkit," pun-gkasnya. (rdi/rif)
224
