Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 220
MENKO LUHUT: UU CIPTA KERJA JAMIN PESANGON PHK, MELANGGAR KORPORASI
KENA PIDANA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan
perusahaan harus membayar pesangon bagi karyawan atau buruh yang kena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. "Merjuk UU Cipta Kerja,
pekerja dan buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya dalam sesi
teleconference, Rabu (21/10).
Luhut mengingatkan, kewajiban itu ada dalam UU Cipta Kerja. Luhut juga lantas menjelaskan
pemotongan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah.
Kritik yang menguar tajam dari kalangan buruh adalah uang pesangon 25 kali ini lebih kecil
dalam aturan ketenagakerjaan yakni 32 kali.
Pasalnya pemberian pesangon 32 kali seperti aturan sebelumnya tak banyak korporasi yang
menaatinya.
"Mungkin kalau Anda lihat, (perusahaan) yang mampu memberikan kompensasi 32 (kali upah)
itu enggak sampai 10 persen, hanya 8 persen. Yang lain lari aja mereka," jelas dia.Adanya UU
Cipta Kerja justru memastikan bahwa pekerja atau buruh yang kena PHK akan mendapatkan
jaminan adanya uang pesangon. Jika tidak bayar akan masuk ranah pidana.
"Sekarang yang pemerintah bikin 19 kali plus 6 dari asuransi. Itu, kami jamin kalau kamu
(perusahaan) tidak bisa men-deliver, bisa dipidana nanti yang punya pekerjaan," tegas Luhut.
Pemerintah, klaim Luhut telah mematangkan seluruh aturan dalam UU Cipta Kerja dengan
cermat dan teliti termasuk aturan pesangon tersebut. Ini lantaran, pemerintah berkomitmen
untuk melayani masyarakat sepenuh hati dengan aturan baru tersebut.
"Jadi jangan kita terus buruk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Tidak sama sekali.
Kita semua bekerja secara terukur dan dengan hati untuk Indonesia," ujar Luhut.Sesuai UU Cipta
Kerja, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh
pemberi kerja/pelaku usaha. Sementara 6 kalinya (cash benefit) diberikan melalui program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan
atau BP Jamsostek.
JKP merupakan skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi
manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.Editor: Hasbi Maulana.
219
