Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

Judul Menko Luhut: UU Cipta Kerja jamin pesangon PHK, melanggar
korporasi kena pidana
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://regional.kontan.co.id/news/menko-luhut-uu-cipta-kerja-jamin-
pesangon-phk-melanggar-korporasi-kena-pidana
Jurnalis Titis Nurdiana
Tanggal 2020-10-22 08:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Merjuk UU Cipta Kerja, pekerja dan buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-
undangan

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Mungkin kalau Anda lihat, (perusahaan) yang mampu memberikan kompensasi 32 (kali upah)
itu enggak sampai 10 persen, hanya 8 persen. Yang lain lari aja mereka

positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Sekarang yang pemerintah bikin 19 kali plus 6 dari asuransi. Itu, kami jamin kalau kamu
(perusahaan) tidak bisa men-deliver, bisa dipidana nanti yang punya pekerjaan

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi
jangan kita terus buruk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Tidak sama sekali. Kita
semua bekerja secara terukur dan dengan hati untuk Indonesia

Ringkasan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan
perusahaan harus membayar pesangon bagi karyawan atau buruh yang kena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).

Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. "Merjuk UU Cipta Kerja,
pekerja dan buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya dalam sesi
teleconference, Rabu (21/10).

218