Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 224
Judul Dewan Pengupahan Survei KHL
Nama Media Fajar
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg9&15
Jurnalis rif
Tanggal 2020-10-22 08:00:00
Ukuran 155x96mmk
Warna Warna
AD Value Rp 39.525.000
News Value Rp 118.575.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Irwan Bangsawan (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disna-ker) Makassar) Kita tunggu
juknis dari Kemnaker juga. Di situ ada acuan kita dalam mengam-bilkebijakan
positive - Irwan Bangsawan (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disna-ker) Makassar) Kita pasti
akan berikan yang terbaik. Jadi kita tunggu dahulu, apalagi di provinsi juga masih dalam
pembahasan
neutral - Irwan Bangsawan (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disna-ker) Makassar) Makanya kita
dorong agar infrastruktur bisa jalan. Karena saya menilai infrastruktur ini punya dampak jangka
panjang untuk perekonomian kita,
neutral - Irwan Bangsawan (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disna-ker) Makassar) Makanya kita
dorong agar infrastruktur bisa jalan. Karena saya menilai infrastruktur ini punya dampak jangka
panjang untuk perekonomian kita,
Ringkasan
Upah minimum provinsi maupun kota/kabupaten (UMP dan UMK) belum ditetapkan. Di tengah
belum adanya kesepakatan skema, Dewan Pengupahan melakukan survei Kebutuhan Hidup
Layak (KHL).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disna-ker) Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan, survei
kebutuhan hidup layak penting, karena akan menjadi salah satu acuan menggambarkan kondisi
daya beli dan nilai UMK yang mesti ditetapkan.
DEWAN PENGUPAHAN SURVEI KHL
Upah minimum provinsi maupun kota/kabupaten (UMP dan UMK) belum ditetapkan. Di tengah
belum adanya kesepakatan skema, Dewan Pengupahan melakukan survei Kebutuhan Hidup
Layak (KHL).
223
