Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 59
Judul Tarik Ulur Penetapan UMP dan UMK Jatim
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg5
Jurnalis ris
Tanggal 2020-10-23 04:12:00
Ukuran 218x196mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 94.830.000
News Value Rp 284.490.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Dampaknya,
perumusan UMP dan UMK sampai sekarang belum ada titik temu
negative - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jatim) Karena itu, pengusaha terasa berat untuk memenuhi permintaan kelompok pekerja
Ringkasan
Tahun-tahun sebelumnya, penetapan upah minimum provinsi (UMP) sudah tuntas sebelum akhir
Oktober. Namun, kali ini, pembahasan UMP 2021 Jatim lebih sulit.
Penyebabnya adalah tarik ulur antara pengusaha dan kelompok pekerja terkait kenaikan upah
tahun depan. Sejauh ini, pembahasannya alot Terbukti, hingga sekarang penentuannya masih
buntu Alhasil, penentuannya diserahkan ke pusat.
TARIK ULUR PENETAPAN UMP DAN UMK JATIM
Tahun-tahun sebelumnya, penetapan upah minimum provinsi (UMP) sudah tuntas sebelum akhir
Oktober. Namun, kali ini, pembahasan UMP 2021 Jatim lebih sulit.
Penyebabnya adalah tarik ulur antara pengusaha dan kelompok pekerja terkait kenaikan upah
tahun depan. Sejauh ini, pembahasannya alot Terbukti, hingga sekarang penentuannya masih
buntu alhasil, penentuannya diserahkan ke pusat.
Sejatinya, tarik ulur soal kenaikan upah, baik UMP maupun upah minimum kabupaten/ kota
(UMK), selalu terjadi. Namun, selalu bisa dituntaskan. Tetapi, kali ini situasinya beda. Pandemi
Covid-19 di Jatim jadi pemicu. "Dampaknya, perumusan UMP dan UMK sampai sekarang belum
ada titik temu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim
Himawan Estu Bagijo.
58
