Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 97
halangan berserikat, pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon, upah pokok di bawah
upah minimum kabupaten dan THR yang tidak sesuai. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Polda
Sumut hingga RDP dengan DPRDSU.
SERBUNDO ADUKAN PELANGGARAN PT LONSUM KE DPRD SUMUT
RDP Komisi E DPRDSU dengan Serbundo dan kuasa hukum PT Lonsum. (Analisadaily/Nur Akmal)
Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) mengadukan sejumlah dugaan pelanggaran
yang dilakukan PT London Sumatera (Lonsum) di antaranya, dinilai melakukan penghalang-
halangan berserikat, pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon, upah pokok di bawah
upah minimum kabupaten dan THR yang tidak sesuai. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Polda
Sumut hingga RDP dengan DPRDSU.
Ketua Serbundo, Erwin Nasution kepada Analisadaily.com , Kamis (22/10), mengatakan, pada 1
April 2020, PT Lonsum melakukan PHK terhadap 12 orang pengurus basis Serbundo, hal itu
dapat dikategorikan sebagai tindakan pemberangusan.
Pihaknya juga melampirkan transkrip percakapan dari salah seorang mandor yang
memerintahkan pekerja agar keluar dari Serbundo.
"Tindakan manajemen PT Lonsum memaksa pekerja untuk keluar dari Serbundo merupakan
tindak pidana kejahatan dan melawan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat
buruh. Pengurus Serbundo telah melaporkan hal ini ke Polda Sumut," katanya.
Terkait pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon, Erwin menjelaskan, sejak
Desember 2018 hingga April 2020, PT Lonsum melakukan PHK secara sepihak dan tanpa
pesangon kepada 21 buruh PT PP Lonsum Tbk Begerpang Estate Kabupaten Deliserdang tanpa
melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
"Perusahaan tidak memberikan pesangon kepada 21 pekerja dengan alasan pekerja bekerja
dengan sistem kerja buruh harian lepas, padahal buruh telah bekerja selama 5 sampai 12 tahun,"
katanya.
Persoalan lain yang diadukan Serbundo sebagai pelanggaran oleh PT Lonsum yakni hubungan
kerja tidak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yang mencatut nama Serbundo serta PT PP London Sumatera Indonesia Tbk
keluar dari Rountable on Sustainable palm oil (RSPO).
"Untuk itu ada 7 tuntutan kami, yakni melakukan pengawasan terhadap proses hukum pelaku
penghalang-halangan berserikat, melakukan pengawasan terhadap PHK semena-mena,
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kerja, menuntut PT Lonsum
mempekerjakan kembali anggota Serbundo yang diPHK semena-mena, membayar pesangon 21
pekerja harian lepas yang di PHK, menuntut PT Lonsum untuk membuat PKB melalui proses
perundingan sesuai UU No 13/2003 dan agar DPRDSU melakukan pengawasan terhadap kinerja
Gubsu dan Dinas Tenaga Kerja Sumut untuk menjamin hak buruh terpenuhi," katanya.
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi E DPRDSU, Selasa (20/10), Kuasa Hukum PT Lonsum
Boni Sianipar menolak tudingan menghalang-halangi serikat buruh. Ia mengatakan, PHK
dilakukan tidak hanya kepada anggota Serbundo, tetapi juga buruh lainnya dengan alasan
efisiensi.
"Jadi tidak benar kita melakukan pemberantasan. Tidak benar kita tidak memberikan pesangon,
tapi ada yang tidak mau menerima," katanya.
96
