Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 141
Sementara itu Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinaa Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri
Sepatu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( FSB Garteks KSBSI ) Jawa Tengah sempat
menemui Ganjar hari ini. Mereka menyatakan siap mendukung Ganjar menghadapi gugatan itu.
"Terkait informasi bahwa SK Gubernur Jawa Tengah ada rencana akan digugat oleh Apindo Jawa
Tengah di PTUN. Kami sampaikan bahwa kami akan mendukung Gubernur dan akan menjadi
tergugat intervensi apabila itu terjadi gugatan dari Apindo Jawa Tengah ke PTUN. Garteks Jawa
Tengah mendukung penuh keputusan Pak Ganjar," kata Totok Susilo, Koordinator Daerah FSB
Garteks KSBSI Jateng di kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (5/11/2020).
Menurutnya penetapan kenaikan UMP Jateng 2021 sebesar 3,27 persen merupakan sikap yang
luar biasa dari Gubernur Jawa Tengah.
"Walaupun di formula upah berdasarkan PP 78 ketemu di angka 3,33 persen tetapi angka 3,27
persen itu sikap yang luar biasa karena Jabar, Banten, dan Sumut tidak ada kenaikan. Artinya
Pak Ganjar telah melakukan diskresinya dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Itu
menunjukkan Gubernur pro dengan rakyatnya," jelasnya.
Terlepas dari dukungan asosiasi buruh, bagaimana respons Ganjar Pranowo terhadap gugatan
pengusaha? Langsung klik halaman selanjutnya.
Terkait rencana gugatan tersebut, Ganjar Pranowo mengatakan hal itu merupakan hak Apindo
Jawa Tengah. Ia justru mendorong Apindo untuk meningkatkan komunikasi dan transparan
kepada buruh dan karyawan terkait kondisi perusahaan masing-masing.
"(Gugatan) itu haknya Apindo sih ya. Tapi kalau kita melihat tadi dari para buruh kan kita belum
selesai. Belum selesai karena setelah ini masih ada UMK. Justru yang kita butuhkan antara buruh
dan pengusaha bisa buka-bukaan, transparan, apakah perusahaannya untung atau rugi," kata
Ganjar.
Ganjar menjelaskan dari pertemuannya dengan para buruh garmen, tekstil, kulit, dan sepatu itu
diketahui ternyata para buruh juga terbuka. Transparansi dari perusahaan juga dibutuhkan saat
ini.
"Kalau mereka perusahaannya untung maka kita fair, kita naikkan bersama. Kalau kemudian rugi
silakan bicara dengan kami. Kalaulah kemudian perusahaan rugi mereka (buruh) juga bisa
mengerti kok kondisinya," jelasnya.
Dalam pertemuan antara Ganjar dan buruh, para buruh itu juga meminta pengawasan Dinas
Tenaga Kerja. Terutama untuk menjembatani komunikasi antara pengusaha dan buruh yang
terlihat belum terlalu bisa transparan.
"Maka dari itu, kami harapkan bantuan dari Apindo. Yuk ajak buruhnya untuk bisa mengerti
kondisi perusahaan secara transparan. Sekali lagi secara transparan. Agar informasi itu sampai
dan keputusan bisa diterima kedua belah pihak," tandasnya.
140
